Realisasi Vaksin Rendah, Dompu Belum Turun Level PPKM

Dompu (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Barat menjadi dua daerah pertama yang berhasil turun ke PPKM level 1 se NTB. Padahal kabupaten Dompu sebelumnya menjadi daerah pertama yang berhasil turun dari PPKM level III ke level II. Rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 diduga menjadi salah satu pemicu Kabupaten Dompu masih berada pada PPKM level II.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Kamis, 7 Oktober 2021 mengaku, realisasi vaksin dosis pertama di Kabupaten Dompu masih di bawah 30 persen. Kendati angka pemeriksaan dan pelacakan di Dompu sudah cukup tinggi, serta kasus positif Covid-19 di Dompu yang terus mengalami penurunan yang cukup drastis. “Dari angka testing dan tracing kontak, positif rate-nya di bawah 5 persen dan itu sudah masuk kategori (PPKM) level I,” kata Maman.

Maman mengaku, untuk kasus positif Covid-19 yang sedang dirawat berada di bawah 10 orang. Enam orang dirawat di RSUD Dompu, dan 3 orang dirawat di RS Lapangan Sanggilo Dompu. “Kalau kasus positif, juga terus menurun belakangan ini,” katanya.

Terkait vaksinasi di Dompu, Maman mengaku, kesadaran masyarakat Dompu untuk divaksin sudah semakin membaik. Kendati kondisi secara Kabupaten masih berada di zona merah akibat masih rendah. Tapi untuk kecamatan Kilo sendiri, zona realisasi vaksin sudah berada di zona kuning dan kecamatan lain masih zona merah.

Kendala vaksinasi di Dompu selama ini, dikatakan Maman, karena ada gangguan pada aplikasi sistem informasi vaksin. Ada jomplang data di aplikasi sampai 7 ribu, sehingga pemerintah pusat menganggap masih banyak vaksin di Dompu. Padahal sebenarnya sangat terbatas dan itu membuat realisasi vaksin belum banyak berubah. “Setelah berhasil diperbaiki datanya, kemarin kita sudah dapat kiriman vaksin 5 ribu dosis. Kita langsung distribusikan ke fasilitas kesehatan yang ada,” ungkapnya.

Ia pun optimis, realisasi vaksin kedepan akan segera diwujudkan. Surat keterangan dokter bagi mereka yang dengan alasan tertentu belum bisa divaksin, kini lebih diperketat. “Dokter tidak mungkin akan keluarkan sembarangan surat keterangan. Bila tidak, itu sama halnya menentang program nasional dan membiarkan pandemi ini terus berlarut,” ingat Maman. (ula)