Realisasi Retribusi Parkir Baru Capai Tujuh Persen

Juru parkir di Pasar Kebon Roek, Minggu, 25 Juli 2021 menunggu kendaraan yang terparkir. Selama pandemi Covid -19 serta kebijakan PPKM darurat mempengaruhi pendapatan daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Mataram, berimbas terhadap retribusi daerah. Realisasi retribusi parkir sampai pertengah Juli baru mencapai tujuh persen.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengatakan, penerapan PPKM mikro sampai PPKM daruat berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Pemasukan jauh menurun drastis. Dari target Rp18,5 miliar baru tercapai tujuh persen atau sekira Rp1 miliar lebih. “Iya, mau gimana lagi kondisinya begini,” kata Saleh dikonfirmasi pekan kemarin.

Iklan

Rendahnya serapan retribusi parkir bukan berarti pihaknya mau mengajukan penurunan target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. Saleh menegaskan, target Rp18,5 miliar dibiarkan sesuai diminta legislatif. Pun, jauh dari target yang diinginkan bukan menjadi kehendak Dishub. Bencana non alam pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan daerah. “Biarkan saja segitu ndak usah kita turunkan lagi,” ucapnya.

Menurutnya, strategi meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir dilakukan dengan cara sistem non tunai. Sistem ini sudah berjalan dengan baik dan jumlahnya semakin bertambah. Selain itu, operasi penertiban jukir liar. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh, apalagi dengan adanya kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah pusat.

Ahmad, juru parkir di Kawasan Cakranegara merasakan dampak dari penerapan PPKM darurat oleh pemerintah. Penghasilannya sebagai jukir menurun drastis. Toko yang menjadi tempatnya mengatur kendaraan tutup. “Selama PPKM darurat toko tutup,” ucapnya.

Sebelum penerapan PPKM darurat, penghasilan didapatkan Rp50 ribu – Rp70 ribu per hari. Itu pun belum disetor ke UPTD perpakiran 30 persen. Ahmad belum menggunakan aplikasi non tunai untuk pembayaran karena tidak memiliki smartphone. Petugas dari Dinas Perhubungan sudah mensosialisasikan. “Sudah sih, tapi kan HP ndak punya,” demikian kata dia. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional