Realisasi Proyek di Lobar Masih Nol Persen

Giri Menang (Suara NTB) – Relisasi proyek konstruksi di Lombok Barat (Lobar) hingga akhir Maret 2017 masih nol persen. Beberapa penyebab lambannya progres ini lantaran perubahan perhitungan analisa harga satuan mengacu keputusan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU). Di samping itu, SKPD lamban mengajukan dokumen tender, sebab tidak semua paket proyek fisik dilelang melalui E-Lelang cepat.

“Realisasi konstruksi fisik masih nol persen, tidak ada yang sudah dikerjakan khusus yang paket lelang,” kata Kabag Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Lobar, Heri Ramadan kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Iklan

Diakuinya sampai saat ini khusus yang proyek konstruksi melalui lelang belum ada dikerjakan di lapangan. Saat ini tahapannya masih proses lelang, ada sekitar belasan paket proyek yang segera dilelang. Di antaranya rekonstruksi kantor Dinas Kesehatan tahap II Rp 2,2 miliar lebih, pembangunan proyek di Desa Eyat Mayang Rp 2,8 miliar dan pengawasan dari PU.

Di samping itu ada proyek pembangunan Kantor Camat Lembar senilai Rp 2,9 miliar dan Kantor Camat Kuripan Rp 3 miliar. Selain itu ada juga proyek lelang cepat yang sudah dieksekusi, yakni pengadaan air bersih di PDAM senilai Rp 12 miliar dan akan masuk dari Dikes untuk pengadaan IPAL Rp 7 miliar. Ditambah tambahan IPAL senilai Rp 450 juta, sehingga total pembangunan IPAL mencapai Rp 8 miliar. Proyek-proyek ini akan segera dilelang untuk selanjutnya dieksekusi.

Tahapan lelang ditarget bulan ini akan diproses, selanjutnya target kontraknya bulan ini selesai dan minggu ke-tiga bulan April sudah banyak yang tanda tangan kontrak. Jika sudah tanda tangan kontrak, maka pengerjaan proyek bisa dieksekusi bulan April. Hal ini, sesuai komitmen bupati agar pengerjaan proyek tahun ini tidak molor seperti tahun lalu.

Terkait kendala juklak dan juknis dari pusat yang masih menjadi hambatan pengerjaan proyek, menurutnya ini terjadi di semua daerah. Sejauh ini ada enam paket DAK yang belum bisa dieksekusi di Dikbud sebab perlu menunggu juklak dan juknis. (her)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here