Realisasi Pengadaan Ternak Rendah, Dewan Panggil Disnakeswan dan Rekanan

Ridwan, Edy Syah Riansah. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pengadaan ternak sapi sekitar seribu ekor lebih tahun ini kembali terancam gagal. Setelah ditahun sebelumnya juga pernah mengalami hal serupa. Untuk itu, Komisi II DPRD Sumbawa segera memanggil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa dan pihak rekanan. Untuk dimintai penjelasan terkait hal ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, Ridwan S.P, kepada Suara NTB, Senin, 4 Oktober 2021, mengaku pesimis dengan pengadaan ternak sapi tahun ini. Sebab dari informasi yang diperolehnya, realisasi proyek pengadaan ternak sapi dari pokir anggota dewan melalui Disnakeswan ini baru sekitar 11 persen. Sementara sekarang sudah berada di bulan Oktober.

Iklan

“Saya pesimis bisa terealisasi mengingat waktu yang semakin sempit. Kalau tahun lalu pengadaan ternak gagal karena harga penawaran rendah tidak sesuai dengan harga lapangan. Tapi tahun ini, yang saya dengar pihak rekanan tidak siap modal. Sebab sekarang ini tidak ada masalah dengan regulasi maupun harga satuan. Harganya bagus. Kalau pihak rekanan punya modal maka seharusnya tidak ada masalah dengan pengadaan ternak di lapangan,”ujar Politisi PKB Sumbawa ini.

Analisanya sejauh ini, kesalahan bukan terletak pada Disnakeswan. Tetapi lebih kepada kesiapan rekanan. Untuk lebih jelasnya, pihaknya akan memanggil Disnakeswan dan pihak rekanan. Inspektorat juga akan dihadirkan. Sebab ada juga usulan dari anggota Komisi II DPRD Sumbawa lainnya, kalau memungkinkan dari sisi aturan, pengadaan ternak langsung diserahkan kepada kelompok ternak yang siap. “Kalau bisa diserahkan pengadaan langsung ke kelompok yang siap dari sisi modal, maka saya kira pengadaan bisa selesai,”tukasnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Edy Syah Riansah S.E, menambahkan dari awal pihaknya, dari awal pihaknya sudah menekankan kepada ULP dan Disnakeswan Sumbawa agar selektif dalam menentukan pemenang tender pengadaan ternak. Dengan melihat pengalaman rekanan dimaksud dibidangnya. Serta kemampuan dari sisi permodalan. “Mestinya Pemkab lebih profesional dalam memilih rekanan. Agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang,”tandas politisi PDIP Sumbawa ini.

Penentuan harga satuan juga mesti dipertimbangkan dengan matang. Dengan melihat kondisi riel di lapangan. Sebab ada juga pembeli dari daerah lain di luar NTB yang datang membeli sapi bibit Sumbawa dengan harga yang bersaing.

Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt menyebutkan,  ada beberapa paket pengadaan ternak yang ditender tahun ini. Pertama paket pengadaan sapi bibit tinggi 100 cm dengan jumlah 1.232, paket pengadaan sapi bibit tinggi 105 cm sebanyak 88 ekor dan paket pengadaan kambing  377 ekor. Terhadap sapi tinggi 100 cm, realisasinya sampai saat ini baru 145 ekor atau sekitar 11,4 persen. Kemudian sapi tinggi 105 cm baru 30 ekor atau sekitar 34 persen lebih. Sedangkan pengadaan kambing sudah terealisasi 311 ekor dan tersisa 60 ekor. “Yang tinggi 100 cm itu yang masih sangat rendah. Sampai hari ini sudah 71 hari berjalan,  progresnya baru 11,4 persen. Kalau bicara progresnya, ini sudah telat. Karena tidak sesuai dengan shedule. Berdasarkan shedule yang ada, bulan pertama pada Agustus seharusnya 150 ekor. Kemudian bulan kedua yakni September sebanyak 300 ekor. Minimal sekarang itu sudah 450 ekor. Apalagi ini sudah masuk bulan ketiga. Untuk bulan ketiga pengadaannya 300 ekor. Paling tidak sekarang seharusnya sudah 30 persen,” ungkapnya.

Terkait hal ini, sebelumnya pihaknya sudah mengambil langkah-langkah. Pada bulan pertama pihaknya sudah memberikan teguran kepada penyedia karena realisasinya tidak sesuai dengan target. Demikian pula pada bulan kedua pihaknya juga kembali memberikan teguran. Untuk mempercepat realisasi, pihaknya juga sudah mengundang penyedia serta sejumlah pengusaha ternak untuk melakukan pertemuan. Dari pertemuan itu ada beberapa kesepakatan, diantaranya sejumlah pengusaha bersedia membantu untuk mengejar progres mencapai 30 persen pada tanggal 8 Oktober mendatang. “Kami sudah menempuh beberapa langkah, memfasilitasi, meberikan teguran dan seterusnya terkait pengadaan sapi yang tinggi 100 cm ini,” terangnya.

Terkait rendahnya progres, lanjutnya, penyedia terkendala modal saat pengadaan awal. Karena ternyata penyedia batal melakukan kerja sama operasional dengan rekan kerja. Sementara untuk pengadaan ternak ini, pihaknya tidak memberikan uang muka. Namun sekarang ini penyedia sudah mendapatkan dukungan dana. “Memang pada saat review sudah ditanya oleh PPK Insya Allah modalnya tersedia. Tetapi tidak tahu kenapa sehingga kerja sama operasional dengan rekannya itu menjadi batal. Yang salah satu akibatnya adalah dengan tidak tersedianya modal. Sekarang ini sudah ada dukungan modal,” bebernya.

Rencananya, pihaknya bersama APIP dan penyedia juga akan diundang oleh pihak DPRD Sumbawa untuk melakukan hearing terkait pengadaan ternak ini.  “Rencananya besok Komisi II akan mengundang Dinas Peternakan, Inspektorat sebagai APIP dan penyedia untuk membicarakan terkait hal ini,” pungkasnya. (arn/ind)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional