Realisasi Pembayaran Insentif Nakes Pemprov NTB Capai 41,24 persen

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB menjadi salah satu dari 19 provinsi di Indonesia yang ditegur keras Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena dinilai lelet dalam merealisasikan insentif tenaga kesehatan (nakes). Catatan Mendagri, realisasi insentif nakes di NTB yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021, baru 13,8 persen dari anggaran sebesar Rp49,5 miliar.

Sementara itu, Pemprov NTB menjelaskan bahwa data yang disebutkan Mendagri merupakan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai 30 Juni 2021. Namun, saat ini, realisasi pembayaran insentif nakes di Pemprov NTB sudah mencapai 41,24 persen.

Iklan

‘’Yang dipakai Mendagri adalah SPM sampai tanggal 30 Juni, sementara laporan kita sampai tanggal 15 Juli sudah di atas 41 persen,’’ sebut Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 18 Juli 2021.

Dari anggaran insentif nakes sebesar Rp49,5 miliar lebih, Pemprov telah mencairkan sebesar 41,24 persen atau Rp20,4 miliar lebih. Dengan rincian, insentif nakes RSUD NTB, dari anggaran Rp33,85 miliar lebih, telah direalisasikan sebesar Rp16,23 miliar lebih.

Kemudian, insentif nakes RS Manambai Sumbawa, dari anggaran sebesar Rp11,2 miliar lebih, telah direalisasikan sebesar Rp3,9 miliar lebih. Selanjutnya, insentif nakes RSJ Mutiara Sukma, dari anggaran sebesar Rp3,69 miliar lebih, telah direalisasikan Rp274 juta lebih dan insentif nakes Dinas Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp750 juta, realisasinya masih nol.

Bahkan, kata Sekda, pada Jumat, 16 Juli 2021, pekan kemarin, ada lagi tambahan pembayaran insentif nakes RS Manambai sebesar Rp887 juta. Sehingga, ia menyebut total realisasi insentif nakes sudah mencapai Rp21,303 miliar.

Sementara, insentif vaksinator telah direalisasikan sebesar Rp746,74 juta. Gita menerangkan untuk insentif nakes RSUD NTB, sudah dibayarkan sejak awal tahun menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB menggantikan dana BLUD dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,05 miliar lebih pada tahun 2021. Pertama, penanganan Covid-19 sebesar Rp63,39 miliar. Dengan rincian belanja tidak terduga sebesar Rp62,18 miliar dan belanja program di BPBD sebesar Rp1,2 miliar.

Kedua, dukungan vaksinasi sebesar Rp4,9 miliar lebih. Ketiga, insentif nakes Rp49,5 miliar dan belanja kesehatan lainnya sebesar Rp230 juta lebih. Secara keseluruhan, jumlah realisasi belanja penanganan Covid-19 bidang kesehatan lingkup Pemprov NTB telah mencapai Rp25,28 miliar atau 21,42 persen.

Sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian telah mengirim surat teguran kepada 19 Gubernur di Indonesia, salah satunya NTB. Teguran kepada Gubernur NTB sesuai surat Mendagri No. 900/3919/SJ. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional