Realisasi PAD NTB Belum Capai Target

H. Amry Rakhman (Suara NTB/dok)

HINGGA pertengahan 2021, realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB belum mencapai target. Dari target sebesar 50 persen sampai akhir Juni, baru tercapai sekitar 40 persen.

Belum pulihnya ekonomi NTB menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target PAD tersebut. Sehingga, Pemprov sedang merancang Peraturan Gubernur (Pergub) tentang keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama mengenai pembebasan denda.

Iklan

‘’Secara umum memang terutama PAD dari target yang ada sampai pertengahan bulan ini kurang sedikit dari target yang ada. Pada angka sekitar 40 persen dari target sampai akhir Juni 50 persen,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 17 Juni 2021.

Ia menyebutkan, realisasi PAD NTB masih kurang sekitar 6 – 7 persen sampai triwulan II. Namun, Amry optimis kekurangan capaian realisasi PAD tersebut akan terkejar di triwulan III 2021.

‘’Seiring dengan peluang pertumbuhan ekonomi kita. Karena PAD itu sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB,’’ katanya.

Dengan selesainya masa panen, perekonomian NTB diperkirakan akan semakin bagus. Sehingga masyarakat yang menunggak pembayaran PKB akan melunasinya di triwulan III.

‘’Dari analisis yang ada, survei lapangan, bulan Juli, Agustus dan September, insya Allah mencapai target. Sekarang sudah mulai ada peningkatan pembelian kendaraan baru dibandingkan beberapa bulan lalu. Cuma nanti, masih kita lihat di bulan Juli, Agustus dan September,’’ terangnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini sedikit memberikan bocoran bahwa nantinya akan ada keringanan yang  diberikan ke masyarakat. ‘’Dengan rencana pada triwulan III, ada keringanan kita beri, berupa denda pajak, denda administrasi sedang kita finalkan Pergubnya,’’ tandasnya.

Pada tahun lalu,  realisasi PAD NTB mencapai Rp1,83 triliun atau 92,96 persen berdasarkan target dalam revisi ketiga APBD Perubahan 2020.  PAD NTB 2020 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk pajak daerah dalam revisi ketiga APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp1,374 triliun. Mampu tercapai sebesar Rp1,352 triliun atau 98,40 persen. Kemudian, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp64,64 miliar dalam revisi ketiga APBD Perubahan, dengan realisasi sebesar Rp16,31 miliar atau 25,24 persen.

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp60,79 miliar pada revisi ketiga APBD Perubahan, capaiannya sebesar Rp61,12 miliar atau 100,55 persen.

Sementara, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp479,13 miliar pada revisi ketiga APBD Perubahan, tercapai sebesar Rp409,82 miliar atau 85,53 persen.

Kemudian, komponen dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp3,381 triliun dalam revisi APBD Perubahan, capaiannya sebesar Rp3,310 triliun atau 97,91 persen. Sedangkan untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp44,34 persen dalam revisi APBD Perubahan, realisasinya mencapai Rp48,02 miliar atau 108,28 persen. Jumlah kendaraan bermotor aktif di NTB sebanyak 661.667 unit. Sedangkan  potensinya di NTB mencapai 1,6 juta kendaraan. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional