Realisasi Keuangan Pemkot Mataram Masih 50 Persen

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Serapan keuangan rendah seolah menjadi masalah klasik di Kota Mataram. Kasus ini terus berulang setiap tahun. Akhir anggaran 2018, serapan keuangan Pemkot Mataram masih 50 persen lebih.

Data monitoring dan evaluasi LKPP Kota Mataram dari triwulan I,II,III serapan keuangan maupun fisik tak pernah sesuai target.

Iklan

Triwulan I target serapan keuangan 18,61 persen realisasi 8,81 persen. Triwulan II target 43,74 persen serapan 31,39 persen. Dan, di triwulan III dari target 74,46 persen terealisasi 52,27 persen.

Postur anggaran Pemkot Mataram di 2018 sekitar Rp1,5 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung Rp585 miliar. Untuk belanja pegawai Rp520 miliar lebih dan non pegawai Rp64,59 miliar.

Sedangkan belanja langsung Rp954 miliar. Belanja pegawai Rp120 miliar dan belanja non pegawai Rp833,63 miliar. Dari belanja non pegawai alokasi belanja jasa Rp481 miliar dan belanja modal Rp352,39 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengakui hal tersebut. Akan tetapi, beberapa organisasi perangkat daerah memiliki serapan keuangan 90 persen.

Persoalan ini telah dibahas bersama pimpinan OPD penyebab mengapa anggaran keuangan rendah. “Ini sudah kita bahas bersama pimpinan OPD,” kata Eko Kamis (6/12).

Sekda menjelaskan, rendahnya serapan anggaran keuangan kaitannya dengan penetapan APBDP lama. Tetapi, pimpinan OPD berkomitmen rata – rata serapan keuangan mencapai 90 persen.

Selain itu, ada pembayaran fisik termasuk pengadaan tanah yang belum selesai. Anggaran pembebasan tanah ini memiliki anggaran besar. “Yang paling banyak itu anggaran pembebasan lahan,” ucapnya.

Eko berdalih bahwa tren rendahnya serapan keuangan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, tak bisa dipungkiri bahwa gempa bumi Bulan Juli – Agustus lalu menyebabkan sejumlah program OPD tertunda.

Oleh karena itu, Sekda mendesak OPD tidak berleha – leha. Mereka diminta mengimbangi antara kegiatan fisik maupun administrasi. “Kalau pencairan memungkinkan bisa. Kecuali, administrasinya harus masuk batalnya tanggal 15 Desember,” demikian Sekda. (cem)