Realisasi Keuangan di Banyak SKPD Terkendala Administrasi

Taliwang (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menemukan kelemahan kinerja pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) mitranya sepanjang pelaksanaan program tahun 2016 ini.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara Komisi II terhadap sejumlah mitra kerjanya, ditemukan masih ada SKPD yang minim pada realisasi keuangan hingga jelang memasuki akhir tahun. “Dari SKPD yang sudah kita ajak rapat. Yang kurang mereka pada realisasi keuangannya,” terang ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik, SE, ME, kepada wartawan, Rabu, 5 Oktober 2016.

Iklan

Dari penjelasan SKPD mitra, disebutkan Aheruddin, kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan masih minimnya realisasi keuangan dikarenakan persoalan administrasi. Karenanya Komisi II menyarankan kepada masing-masing SKPD terkait agar lebih giat menuntaskan seluruh kebutuhan persyaratan administrasi keuangan sehingga dapat cepat tersalurkan.

“Persoalan ini memang tidak terlalu signifikan, tapi harus disikapi SKPD karena ini menyangkut kemitraan dengan pihak ketiga juga,” cetusnya.

Minimnya realisasi keuangan itu rupanya berbanding terbalik dengan realisasi program fisik. Seluruh SKPD yang memiliki program fisik persentasenya di atas rata-rata 50 persen. Jumlah itu cukup memuaskan sebab biasanya antara keuangan dan fisik memiliki keterkaitan erat. “Alhamdulillah untuk pekerjaannya mereka rata-rata sudah bagus. Makanya kita sangat mengapresiasi para kepala SKPD dan aparaturnya dalam hal ini,” sebut Aheruddin.

Sejauh ini sudah terdapat  7 SKPD yang dievaluasi Komisi II. Aheruddin mengatakan, tidak saja soal realisasi program dan keuangan, tetapi juga terkait kegiatan yang tengah dan akan dilaksanakan SKPD juga turut dipertanyakan pihaknya. Salah satunya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Komisi II intens mempertanyakan terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Berikutnya terkait pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) sebagai program andalan pemerintah saat ini.

“Soal PDPGR ini kita pertanyakan terkait rencana kegiatan bedah rumah. Kita sengaja fokus dengan bedah rumah karena kami dapat banyak info simpang siur di masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu Komisi II menargetkan akan menuntaskan kegiatan evaluasi terhadap mitra kerjanya pada hari ini. Setidaknya tersisa dua SKPD dan kecamatan yang belum dievaluasi, yakni Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DKPP), serta 8 pemerintah kecamatan. “Target kita hari ini selesai semuanya,” beber Aheruddin. (bug)