Realisasi Investasi di NTB Dipertanyakan

Mataram (Suara NTB) – Beberapa kalangan meragukan realisasi investasi di NTB yang angkanya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Pasalnya, meski investasi sebesar itu mengalir masuk, namun hal itu tidak terlihat membawa dampak signifikan bagi angka pengangguran dan kemiskinan di daerah ini.

Dinas Penamaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB mencatat, realisasi investasi di NTB tahun 2015 lalu sebesar Rp 9,9 triliun lebih dari target Rp 4,4 triliun lebih. Sementara tahun 2016, realiasasi investasi mencapai Rp 9,8 triliun lebih dari target Rp 4,8 triliun.

Iklan

“Minus dari tahun sebelumnya bukan berarti tidak ada pertumbuhan investasi tapi melambat lajunya dibanding tahun sebelumnya. Namun kinerja investasi perbandingan target RPJMD dengan realisasi jauh sekali terlampaui 200-an persen lebih,” kata Kepala DPM-PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M.Si kepada Suara NTB.

Berdasarkan data Kajian Ekonomi Regional (KER) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, aktivitas investasi sepanjang tahun 2016 tumbuh cukup tinggi mencapai 8,17% (yoy). Pertumbuhan investasi yang tinggi tersebut didorong oleh investasi swasta, khususnya pada penanaman modal asing.

Di sisi lain, investasi pemerintah tahun 2016 menurun. Realisasi belanja modal pemerintah baik pemerintah daerah maupun realisasi pemerintah pusat tahun 2016 menurun 9,87% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 27,48% (yoy).

Meski masih tumbuh cukup tinggi, pertumbuhan investasi triwulan IV 2016 yang lebih kecil

dibandingkan triwulan sebelumnya tercermin dari menurunnya realisasi penanaman modal. Pada triwulan III 2016 realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri mencapai Rp3,11 triliun, sedangkan pada triwulan IV 2016 mencapai Rp2,60 triliun. Realisasi investasi tersebut selaras dengan volume penjualan semen pada triwulan IV 2016 yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pengamat ekonomi dari Unram, Dr. Iwan Harsono mengatakan, mestinya jika investasi itu riil, kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan. “Kalau benar Rp 9 triliun di NTB realisasi investasinya, angka ini perlu diklarifikasi. Catatannya kurang tepat,” ujarnya.

Ia menyebutkan pengalamannya sebagai Ketua Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), bahwa catatan investasi di NTB kurang tercatat dengan baik. Sangat lemah menurutnya.

“Kalau dia benar triliunan (investasi), seharusnya itu menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita pertumbuhan ekonomi jalan di tempat,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, mengacu pada data BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 5,82 persen dengan tambang, sementara tanpa tambang sebesar 5,71 persen. Sementara tahun 2015, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 5,62 persen. Tumbuh setahun sangat kecil.

Angka kemiskinan sebesar 16,0, dengan target pencapaian penurunan angka kemiskinan tak sampai satu persen dari target penurunan setahun sebesar 2 persen. Demikian juga angka pengangguran di NTB rata-rata pada angka 5,69 persen.

“Pengalaman saya jadi Ketua Kapet di Bima dulu ada rencana investasi Rp 1 triliun tercatat, setelah kita cek di Raba, tidak ada apa-apa. Karena itu, catatan yang paling penting, perbaiki data investasi dan realisasinya,” saran Dr. Iwan Harsono.

Investasipun seharusnya yang padat karya (melibatkan banyak orang), bukan investasi padat modal (invetasi besar tetapi tidak menyerap banyak tenaga kerja). Investasi di mal dan retail modern salah satu di antaranya, investasinya cukup besar bisa mendekati angka 1 triliun. Tetapi tak banyak menyerap tenaga kerja.

“Invetasi yang masuk harus dikawal, sebandingkah serapan tenaga kerja dan produk lokal yang bisa dimasukkan. Atau kawal CSR-nya untuk pembangunan desa dan masyarakat agar tak terjadi ketimpangan antara di kota dan di pelosok,” demikian Iwan Harsono. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here