Realisasi Dana PEN Rp3,33 Triliun

Sudarmanto (Suara NTB/dok)

UNTUK memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk NTB dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, sampai 20 Agustus 2021, Pemerintah Pusat telah merealisasikan dana PEN sebesar Rp3,33 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB, yang juga Kepala Kanwil DJPB NTB, Sudarmanto, S.E., M.M di Mataram, Kamis, 26 Agustus 2021 mengatakan, program PEN di NTB dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi serta program prioritas. Untuk program PEN di bidang kesehatan, Pusat sudah merealisasikan Rp269,23 miliar, perlindungan sosial sebesar Rp2,19 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp489,82 miliar serta program prioritas sebesar Rp375,06 miliar.

Iklan

Sudarmanto merincikan, untuk program PEN bidang perlindungan sosial terdiri dari PKH dengan realisasi Rp551,47 miliar untuk 77.852 KK, program sembako Rp765,01 miliar untuk 3,82 KK, bantuan sosial tunai Rp299,41 miliar untuk 998.022 KK, kartu prakerja Rp198,30 miliar untuk 55.858 peserta, BLT Desa Rp244,72 miliar untuk 815.742 KK, subsidi internet Rp27,44 miliar untuk 320.324 orang, diskon listrik Rp106,41 miliar untuk 867.175 pelanggan dan bantuan subsidi upah Rp9,83 miliar untuk 9.929 penerima.

Sementara program PEN bidang kesehatan, yaitu klaim rumah sakit Rp245,98 miliar untuk 3.697 pasien, dan insentif nakes Rp23,25 miliar untuk 3.655 penerima. Sedangkan realisasi dana PEN untuk program prioritas antara lain, padat karya PUPR Rp351,03 miliar, padat karya Kemenhub Rp4,97 miliar, food estate Kementan Rp1,9 miliar dan ketahanan pangan ATR/BPN Rp7,06 miliar.

Sudarmanto menjelaskan, khusus untuk BLT Desa, yaitu  pemberian   uang  tunai kepada  keluarga  miskin   atau  tidak   mampu  di  desa yang  bersumber  dari  Dana  Desa   untuk  mengurangi dampak ekonomi  akibat adanya  pandemi Covid-19. Penerima BLT Desa tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako,  Kartu Pra Kerja,  bantuan  Sosial Tunai,  dan  program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

Di wilayah NTB, jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Desa sejumlah 90.638 KPM dari 1.004 Desa, dengan proyeksi penyaluran BLT Desa sampai dengan bulan ke 12 adalah Rp326.296.800.000.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 201 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampanya diberikan relaksasi penyaluran. Yang semula untuk penyaluran BLT bulanan, Pemda harus melakukan perekaman realisasi BLT bulan yang lalu, sedang saat ini tinggal melakukan tagging (penandaan) desa layak salur pada aplikasi OM-SPAN.

“Mengubah pola penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa, yang semula dilakukan secara bulanan menjadi 3 bulanan,” jelasnya.

Pemda diminta agar segera mengajukan permintaan penyaluran BLT Desa untuk penyaluran sampai dengan bulan September 2021 pada bulan Juli 2021. Target penyaluran BLT Desa sampai dengan bulan September 2021 adalah sebesar Rp244.722.600.000 (90.638 KPM x Rp300.000 x 9 Bln) atau 75% dari total penyaluran BLT Desa sampai dengan bulan ke 12.

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, Penyaluran BLT Desa baru sebesar Rp180.441.600.000 atau 55.30% dari target penyaluran BLT. Dari 8 Kabupaten di Provinsi NTB hanya Kabupaten Lombok Tengah yang penyaluran BLT Desanya sudah tersalur sampai dengan bulan ke 9 atau September.

Kemudian diikuti Kabupaten Sumbawa sampai dengan bulan ke 8 atau Agustus, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan   Dompu sampai dengan bulan 7 atau Juli, Bima masih sampai bulan ke-6 atau Juni dan terakhir Lombok Timur sampai dengan bulan ke-5 atau Mei.

Ia menerangkan, penyebab tersendatnya penyaluran BLT Desa. Antara lain, banyak desa yang mengganti nama KPM sehubungan muncul nama penerima BLT Desa pada daftar penerima Bantuan Pemerintah Non Tunai. Kemudian, kekhawatiran Pemda disalahgunakannya BLT Desa yang mengendap di RKD.

Selain itu, terdapat perangkat desa yang mengundurkan diri sehingga tidak ada yang mengurus Dana Desa/BLT Desa. Serta kurangnya kualitas dan terbatasnya SDM di Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Sebagaimana  PMK 94/PMK/2021, Kanwil DJPB NTB terus berkoordinasi dengan KPPN di lingkup Kanwil DJPB Provinsi NTB agar terus mendorong Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah percepatan. Yaitu, segera mengajukan permintaan penyaluran BLT Desa ke KPPN untuk maksimal 3 bulan, tiap kali pengajuan.

Kemudian, segera mengajukan kembali permintaan BLT Desa maksimal 3 bulan berikutnya sampai dengan bulan September tanpa menunggu penerbitan SP2D dari KPPN atas permintaan sebelumnya.

Selanjutnya, tidak menambah persyaratan untuk permintaan penyaluran diluar ketentuan PMK. Koordinasi dengan KPPN dalam hal terdapat kendala dalam operasional aplikasi. Menargetkan pengajuan BLT Desa sampai dengan bulan September sudah disampaikan ke KPPN pada bulan Juli 2021.

‘’Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penyaluran BLT Desa sampai dengan bulan September segera terealisasi dan manfaatnya segera dirasakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa guna membantu mendorong konsumsi masyarakat serta mengurangi dampak ekonomi  akibat adanya  pandemi Covid-19,’’ tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional