Realisasi Belanja Barang dan Jasa KLU Terendah di NTB, Pemprov Imbau Hati-Hati

Tanjung (Suara NTB) – Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi yang paling rendah se – NTB. Dari Rakor Pembinaan Pembangunan Pemprov NTB di Aula Bupati KLU, Senin, 19 September 2016 diketahui, proyek yang belum terlaksana di KLU berkisar 20-30 persen. Menyadari proses tender yang masuk akhir tahun, Pemprov pun mengimbau agar pejabat pelaksana lebih waspada.

“Pengadaan barang dan jasa di Pemda KLU progresnya paling rendah dibanding daerah lain, dan masih ada 20-30 persen yang belum terlaksana. Ini perlu kehati-hatian, karena waktunya mepet,” ujar Karo Administrasi Pembangunan  dan ayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi NTB, IGB Sugihartha, usai rakor.

Iklan

Ia mengingatkan, agar sistem pengadaan barang dan jasa tersisa disesuaikan waktu pelaksanaan, misalnya pertengahan Desember 2016. Penting pula untuk diperhatikan, agar proses pengerjaan proyek tidak mengorbankan kualitas sehingga berujung pada kasus hukum.

Sugihartha mencermati, pengadaan barang dan jasa tersisa, 3 item di antaranya bersumber dari dana DAK. Pihaknya ingin mengetahui, letak kendala yang dihadapi KLU, sehingga pelaksanaan kegiatan masih sangat minim.

“Penyampaian dari Pak Asisten Setda KLU tadi, realisasi anggaran seluruhnya 32 persen. Masalah apa yang menghambat, apakah teknis, juklak atau juknis, kita belum tahu. Tapi dari hasil evaluasi tadi, kami tidak menemukan adanya kendala,” sambungnya.

Membandingkan realisasi KLU dengan daerah lain, pihaknya mengklaim, jika rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota lebih dari 50 persen. Dengan capaian KLU baru 32 persen, sesungguhnya KLU memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan. “Untuk saat ini, betul KLU lebih rendah dibandingkan target pencapaian rata-rata NTB maupun nasional,” imbuhnya.

Kendati demikian, tidak ada sanksi maupun penalti jika Pemda KLU tidak mampu merealisasikan target hingga akhir tahun nanti. Dalam aturan pelaksanaan, proyek akhir tahun yang tidak selesai masih diberikan ruang pengerjaan 50 hari atau sampai pertengahan Desember. Jika melewati batas itu, baru pelaksana proyek dikenakan denda keterlambatan.

Terpisah, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dikonfirmasi perihal penyerapan proyek fisik tak membantah. Namun demikian, ia menilai rendahnya serapan ini disebabkan belum terakumulasinya beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh SKPD.

“Nanti juga akan melonjak kalau sudah jalan, tentu serapannya diakumulasikan. Saya sudah panggil mereka (Kepala Dinas) katanya, insya Allah akan naik hingga antara 70 sampai 80 persen,” demikian Najmul singkat. (ari)