Realisasi Belanja APBD Diperkirakan Rp19,07 Triliun hingga Akhir 2020

Syarwan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memperkirakan realisasi belanja APBD seluruh Pemda di daerah ini hingga akhir 2020 sebesar Rp19,07 triliun. Berdasarkan hasil Kajian Fiskal Regional realisasi belanja daerah di lingkup Provinsi NTB sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp6,76 triliun atau 32,95 persen dari total alokasi pagu Belanja Daerah sebesar Rp20,51 triliun.

‘’Capaian tersebut, 5,52 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp7,15 triliun,’’ sebut Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM di Mataram, Jumat, 18 September 2020.

Iklan

Ia menjelaskan, kontribusi belanja operasi sebesar Rp5,58 triliun atau 82,57 persen dari total realisasi belanja daerah. Yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,29 triliun, belanja barang Rp1,50 triliun, belanja subsidi sebesar Rp200,97 juta. Belanja hibah sebesar Rp282,70 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp25,87 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp482,67 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp477,96 miliar. Sedangkan belanja tak terduga sebesar Rp133,83 miliar dan belanja transfer sebesar Rp565,93 miliar. Sebagai upaya dalam penanganan pandemi Covid-19, kata Syarwan, Pemda lingkup Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran penanganannya di dalam APBD Perubahan 2020.

Anggaran pencegahan atau penanganan Covid-19 di NTB terbagi dalam belanja bidang kesehatan, penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ Social Safety Net dan penanganan dampak ekonomi. Belanja bidang kesehatan memiliki porsi yang paling besar yaitu Rp961,67 miliar dengan realisasi telah mencapai Rp254,19 miliar atau 26,43 persen.

Kemudian penanganan dampak ekonomi sebesar Rp424,86 miliar yang baru terealisasi Rp49,02 miliar atau 11,54 persen. Dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp392,74 miliar dengan realisasi 46,65 persen.

Syarwan mengungkapkan Pemerintah Kota Mataram belum memiliki alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi. Menurutnya, hal ini patut untuk dipertimbangkan supaya  dianggarkan.

‘’Mengingat Kota Mataram sebagai ibukota provinsi yang juga merupakan pusat perekonomian terbesar di NTB,’’ sarannya.

Sementara, untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten/kota di NTB, telah dialokasikan anggaran oleh Pemda. Total nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 mencapai Rp229,85 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp218,28 miliar atau 94,97 persen.

‘’Hal ini menunjukkan ruang fiskal pada pemda di wilayah NTB yang akan melaksanakan Pilkada cukup untuk membiayai perhelatan Pilkada walaupun pada masa pandemi Covid-19,’’ujarnya.

Syarwan memaparkan prognosis realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020. Ia mengatakan, kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan prognosis realisasi pendapatan dan belanja APBN, dalam memperkirakan realisasi APBD juga menggunakan asumsi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Indonesia.

Pada tahun anggaran 2020, belanja daerah difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang dapat menukik langsung pencapaian indikator kinerja daerah. Selain itu, difokuskan pada penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

‘’APBD menjadi motor penggerak daya beli konsumsi masyarakat melalui kegiatan konsumsi pemerintah. Maka harus segera direalisasikan dan diserap sebesar-besarnya untuk stimulus fiskal di daerah,’’ pintanya.

Melalui serapan APBD yang optimal diharapkan akan menopang pertumbuhan perekonomian di daerah. Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II 2020 mencapai 45,37 persen. Pemerintah Provinsi NTB terus bekerja keras mengejar target dari sektor PAD.

Dengan memperhatikan tren pada 2019, di mana penerimaan pendapatan daerah mencapai 96,89 persen dari target. Kemudian mempertimbangkan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang membutuhkan kegiatan penyelamatan ekonomi nasional oleh pemerintah, maka realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan IV 2020 diperkirakan akan mencapai Rp18,20 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2020 mencapai 32,95 persen. Optimisme penyerapan belanja daerah selama triwulan III dan memperhatikan tren belanja tahun 2019 yang mencapai 93,39 persen, maka sampai dengan tahun 2020, realisasi belanja daerah diperkirakan mencapai Rp19,07 triliun (nas)