Realisasi Bansos Baru 1,45, FITRA NTB Anggap Kinerja Pemprov NTB Lamban

Mataram (suarantb.com) – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mempertanyakan lambannya realisasi dana bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Menurut keterangan pers FITRA NTB yang diterima suarantb.com, Selasa, 9 Agustus 2016, dana Bansos yang baru terealisasikan hingga bulan Juli hanya mencapai 1,45 persen atau sebesar Rp. 489 Juta dari total Dana Bansos Pemprov NTB tahun ini senilai Rp 33 Miliar lebih.

Iklan

Koordinator Divisi Kampanye dan Pengorganisasian FITRA NTB, Jumaidi Idi dalam keterangan persnya mengatakan minimnya realisasi dana Bansos itu semakin memperjelas lambannya kinerja Pemprov dalam merealisasikan anggaran daerah yang berorientasi kepentingan publik. Kondisi tersebut menurutnya semakin menunjukkan bahwa belanja daerah hingga bulan ke tujuh ini lebih banyak dinikmati oleh birokrasi, sementara alokasi belanja untuk publik masih tertinggal jauh.

Realisasi sebesar 1,45 persen menurut FITRA NTB, hanya akan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja BPKAD sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah. Realisasi Dana Bansos ini, sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan realisasi dana Hibah yang sejauh ini realisasinya telah  mencapai 59 Persen, atau Rp 447 Miliar dari total dana Hibah sebesar Rp 749 Miliar.

Dana Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Sehingga dana ini hakikatnya ditujukan untuk warga yang rentan secara sosial (misalnya orang miskin).

FITRA NTB mencatat bahwa kondisi lambannya realisasi dana Bansos ini telah terjadi selama bertahun-tahun sehingga menunjukkan bahwa sampai tahun ini belum ada perbaikan kinerja BPKAD dan sejumlah SKPD yang bekerja menyalurkan Bansos untuk warga NTB yang membutuhkan.

Jika realisasi belanja Pemprov NTB hingga Bulan Juli 2016, dikelompokkan berdasarkan orientasinya, diperoleh gambaran bahwa realisasi anggaran yang berorintasi publik hanya mencapai 39 persen. Jauh tertinggal dibanding belanja berorientasi birokrasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan kerja birokrasi, yang telah melaju kencang hingga 61 persen.

Menurut data yang diolah FITRA NTB dari TV Monitor TEPPA NTB, Total Realisasi Belanja Pemprov NTB sampai dengan 31 Juli 2016 mencapai Rp 1,719 Triliun.  Dari jumlah tersebut, Realisasi Belanja Berorientasi Publik hingga hanya sebesar Rp 678,897 Miliar, sementara Realisasi Belanja Berorientasi Birokrasi telah menembus Rp 1,040 Triliun.

Belanja-belanja yang berorientasi publik itu meliputi: Realisasi Belanja Modal yang berorientasi publik baru mencapai Rp 231,101 Miliar, atau 33,59 Persen dari total Belanja Modal sebesar Rp 687,962 Miliar. Belanja Hibah telah terealisasi sebesar 59,68 Persen, atau Rp 447,307 Miliar dari total Rp 749,481 Miliar.

TABEL. Realisasi Belanja Pemprov NTB hingga 31 Juli 2016

TABEL 2

Dari data tersebut, menurut FITRA NTB, terlihat jelas bahwa pemerintah hanya memikirkan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat umum. Padahal, hakikat dari adanya pemerintah adalah untuk mengurus kepentingan rakyat umum, dan menjamin kesejahteraan rakyat umum.

Karena itu pemerintah diminta memastikan agar ada perbaikan dalam cara membelanjakan dana publik yang dikelolanya. FITRA NTB mengimbau kepada DPRD NTB untuk memberikan perhatian terhadap situasi ini dan menjadikannya prioritas dalam mengawasi kinerja eksekutif. Jika perlu instansi terkait perlu dipanggil. Alih-alih malah meminta kenaikan tunjangan perumahan di tengah lambannya realisasi anggaran untuk kepentingan rakyat luas. (szr)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional