Realisasi APBN di NTB Rendah Baru 30 Persen

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, saat berkunjung ke KLU, (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi NTB, mengingatkan semua pelaksana anggaran di daerah untuk memegang integritas. Jika prinsip itu dipegang, maka pelaksanaan anggaran di daerah akan berjalan ancar dan aman.

“Saran saya memang itu, untuk pengelolaan uang negara ini yang perlu dijaga itu integritas, kalau integritas kita terjaga Insya Allah kita aman,” tegas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, MM., dalam kunjungannya ke Lombok Utara, Kamis,  20 Juni 2019.

Iklan

Kakanwil secara sengaja melakukan roadshow ke Kabupaten/Kota untuk mendorong pelaksanaan anggaran dari APBN yang sudah masuk ke rekening daerah. Anggaran tersebut meliputi DAK fisik dan DD.

Di Bendahara Umum Daerah, Syarwan menegaskan bahwa tugas Ditjen perbendaharaan tidak hanya sebatas kasir. Ditjen juga mengatur, membuat kajian dampak anggaran serta memberi masukan kepada daerah terhadap kendala yang dihadapinya.

Di samping itu, Ditjen Perbendaharaan tetap memantau realisasi anggaran. Sehubungan dengan realisasi itu, Syarwan menilai belum memenuhi taget. Di mana dalam periode 6 bulan, seharusnya terealisasi sebesar 40 persen lebih.

“Realisasi APBN di NTB ini memang kecil, 33 persenan. Terus DAK fisik di sini (KLU), walupun pertama kali di sini itu sebesar Rp 20 miliar, yang awalnya Rp 18 miliar dari  pagu awalnya sebesar Rp 220-an miliar. Dan kami masih mendialogkan semua kenapa, terjadi semua keterlambatan,” paparnya.

Syarwan  menginginkan, agar pencairan dana-dana pusat dilakukan sesuai jadwal. Tujuannya agar dana tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Ini juga masalah dana desa di sini serapannya paling bagus. Serapan pertama di kas negara, sekarang langsung dicairkan ke rekening kas desanya, 100 persen lagi saya lihat,” pujinya.

Pemanfaatan dana desa yang cukup baik di KLU, menurut dia bisa.menjadi contoh bagi daerah lain. Sebab secara psikologi, Syarwan melihat KLU sebagai daerah yang masih terdampak oleh gempa, namun pemerintah desanya mampu mengelola dana desa dengan baik.

Usai turun lapangan, Kakanwil melihat sejumlah kendala realisasi. Misalnya, juknis yang berubah-ubah, masih ada penjabat yang tidak berani karena khawatir akan isu mutasi dari kepala daerah. “Makanya mereka berhati-hati,” imbuhnya.

Ia berpesan kepada semua daerah, agar pelaksanaan kegiatan tidak mengulang pola lama yakni eksekusi anggaran di akhir tahun. Penumpukan anggaran pada deadline pelaksanaan menyebabkan anggaran tidak terkelola maksimal.

“Dan kekhawatiran kita juga, nanti di akhir tahun juga itu adanya kekeliruan begitu. Tapi kalau memang bisa dikerjakan secara bertahap dan proporsional, disamping manfaatnya untuk masyarakat, tentu juga bisa dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Sementara Kepala BPMD KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si., bersyukur kehadiran Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah memberi banyak informasi sebagai acuan bendahara umum daerah. Kaitan dengan dana yang berjumlah milliaran dari DAK dan dana desa, ia juga akan mengingatkan seluruh pelaksana kegiatan di OPD untuk bergerak lebih cepat.

“Memang terkait target yang disampaikan, kita menghadapi kendala pada sistem pengadaan barang dan jasa kita yang pernah mengalami gangguan. Dan alhamdulillah sudah normal, sehingga harapan kita tahun ini bisa lebih cepat,” ucapnya. (ari)