Rawan Pemalsuan Dokumen, Ratusan CPMI Lotim Diduga Buat Paspor di Pulau Sumbawa

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesi (PMI)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap sistem pemberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, ratusan CPMI melakukan pembuatan paspor di Pulau Sumbawa dan rawan akan pemalsuan dokumen.

Demikian disampaikan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, Murnan, S.Pd, kepada Suara NTB, Kamis, 12 November 2020.

Dikatakannya, adanya ratusan CPMI asal Lotim yang membuat paspor di Pulau Sumbawa itu berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi NTB, sehingga, Pemda sudah semestinya melakukan pencegahan karena berkaitan dengan PAD serta keselamatan PMI di negara penempatan.

Untuk pengurusan paspor di Pulau Sumbawa untuk menjadi PMI, lanjutnya, terjadi setiap bulan yang dilakukan oleh pihak penyalur. Sehingga diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim untuk melakukan pencegahan dan penyelidikan.

Bahkan Ketua DPD PKS Lotim ini menyarankan supaya apabila PMI perempuan atau TKW ingin berangkat ke luar negeri supaya ditarik untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Selong atau BLKI Lotim.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja (BPPT) pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, tidak menampik banyaknya laporan terkait CPMI Lotim membuat paspor di Pulau Sumbawa. Untuk itu, dalam waktu dekat akan bersurat ke Imigrasi Kelas I Mataram untuk pembuatan paspor khusus PMI. Ia berharap Imigrasi satu komitmen, yakni untuk pembuatan paspor untuk PMI berdasarkan domisili CPMI itu sendiri.

“Kita akan meminta supaya Imigrasi di seluruh NTB tidak melayani pembuatan paspor warga Lotim khusus CPMI di luar ULP dan LTSP Lotim. Kita berharap supaya pihak Imigrasi cepat merespon agar pencegahan maksimal kita lakukan,” terangnya. (yon)