Ratusan Warga Lapas Sumbaws Tidak Bisa Salurkan Hak Pilih

Proses pencoblosan warga binaan di salah satu TPS  di Lapas Kelas II Sumbawa, Rabu,  17 April 2019. (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Sumbawa tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada Pemilu, Rabu,  17 April 2019. Pasalnya, mereka tidak terdaftar sebagai pemilih yang ditetapkan.

Kepala Lapas Kelas II Sumbawa, H. Lalu Jumaidi kepada wartawan menyebutkan, dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg di Lapas tersedia dua TPS. Dari 548 hunian Lapas, sebanyak 346 warga binaan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam bentuk DPT, DPK dan DPTb.  Rinciannya TPS 7 sebanyak 135 orang, TPS 14 sebanyak 211 orang. Sedangkan yang tidak masuk dalam daftar sebanyak 202 orang. Selain tidak memiliki surat keterangan, mereka juga berasal dari berbagai daerah di luar Kabupaten Sumbawa maupun Provinsi NTB.

Iklan

“Warga binaan yang tidak terdaftar,  tidak masuk dalam DPT, DPTb maupun DPK sebanyak 202 orang dari jumlah hunian sebanyak 548 orang. Mereka ini tidak bisa menyalurkan hak pilih karena tidak ada suket. Kemudian karena berasal dari luar daerah Kabupaten Sumbawa, da nada juga dari luar NTB,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU dan Disdukcapil sejak lima bulan yang lalu. Pihaknya juga terus mengupdate data warga binaan untuk disampaikan. Karena jumlahnya selalu berubah-ubah setiap waktu.

“Sesungguhnya kami Lapas sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan Dukcapil lima bulan yang lalu. Setiap hari kami  melakukan update data, karena Lapas ini kan isinya berubah-ubah. Dan kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak KPU dan Dukcapil,” terangnya.

Beberapa hari sebelum pencobosan, lanjutnya, juga sudah dilakukan perekaman oleh Dukcapil. Tetapi sampai saat ini KTP juga belum dicetak. Begitupula suket yang diminta juga tidak terealisasi. Sehingga sebanyak 202 warga binaan ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.

“Sampai hari terakhir kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU dan Dukcapil, supaya seluruhnya mendapatkan hak pilih.  Tetapi kenyataannya setelah keluar data oleh KPU dan Dukcapil 202 orang tidak terdaftar untuk menyalurkan hak pilihnya. Alasannya berbagai macam. Yang Awalnya ada yang tidak punya KTP, ada yang punya NIK tetapi setelah dicek tidak terdaftar. Dan dari pihak Dukcapil juga sampai sekarang berbagai macam alasan,” tukasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sumbawa, Muhammad Kaniti menyampaikan, pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan pendataan dan mencermati data yang diberikan oleh Lapas.  Terhadap data yang memiliki identitas jelas, pihaknya tetap memberikan pelayanan. Sedangkan terhadap yang tidak ditemukan identitas jelasnya, seperti nomor NIK dan lain sebagainya, pihaknya tidak bisa melayani dengan memberikan formulir A5. Sebab persyaratan untuk memilih harus memiliki E-KTP atau suket. “Logikanya kalau sudah memiliki E-KTP atau suket maka orang tersebut sudah melakukan perekaman. Terhadap yang belum melakukan perekaman maka tidak bisa dilayani. Dan itu ada di Lapas,” pungkasnya. (ind)