Ratusan Ribu Penerima BPJS di Lobar Diduga Salah Sasaran

Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha dan ketua komisi IV dan anggota lain bersama OPD saat menerima Lembaga Aksi Peduli Lombok

Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS di Lombok Barat (Lobar) tidak kunjung beres. Seperti data penerima yang ditemukan tidak valid, sehingga berakibat banyak penerima bantuan BPJS salah sasaran. Permasalahan serupa menjadi persoalan berulang yang belum dituntaskan oleh OPD terkait.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, penerima JKN dari pusat di Lobar mencapai 391.259 jiwa. Ditambah penerima BPJS yang ditanggung provinsi sebanyak 18.396 jiwa, dan dari kabupaten 19.277 jiwa. Total penerima jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah mencapai 428.932 jiwa. Artinya dari total penduduk Lobar 724.744 jiwa, penerima bantuan sebanyak 428.932 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di Lobar hanya 114.111 jiwa sehingga terdapat 417.521 jiwa penerima yang diduga salah sasaran.

Iklan

Temuan data ini setiap tahun menjadi bahan kritik DPRD ke OPD terkait. Hal ini kembali mengemuka dalam pertemuan antara Yayasan Kemanusiaan Aksi Peduli Lombok dengan DPRD Lobar, pada Rabu, 30 Juni 2021. Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha dan Ketua Komisi IV serta sejumlah anggota pun mempertanyakan persoalan data penerima yang menjadi temuan setiap tahun.

“Yang sering terjadi, masyarakat miskin banyak belum memiliki BPJS. Padahal kuota yang diperoleh banyak. Artinya, ini kan ada tidak sesuai sasaran,” jelas Nurul Adha.

Apalagi ada 35 ribu warga yang menunggak BPJS. Data ini diminta diperjelas untuk memastikan warga itu masuk kategori miskin atau mampu. Persoalan data ini, tegas politisi PKS itu, harus diselesaikan, karena seberapa pun Pemda mengalokasikan anggaran Bansos untuk pelayanan kesehatan tidak akan mencukupi selama data tidak valid. “Tidak cukup dana Rp1,5 miliar untuk mem-backup itu. Jadi kalau saya, ya serius menangani masalah ini. Kok ndak ada perubahan OPD ini,” ujarnya.

Ia menemukan banyak warga penerima yang meninggal, tetapi datanya tidak dihapus. Tidak ada singkronosasi data ke OPD. Di sinilah perlu ada kemauan, karena tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. “Perlu ada kemauan, dan kolaborasi antar OPD dengan tingkat bawah,” imbuhnya.

Persoalan data ini juga disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati. “Bayangin jumlah yang miskin segini (428.932 jiwa), dari total penduduk 724.744 Jiwa. Ini data ini Yang jadi pertanyaan, ini belum valid ini,” kata dia.

Apalagi ditambah dengan pensiunan ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 571.973 jiwa atau 78,92 persen.

Seharusnya yang mendapatkan bantuan jamkes dari pemerintah adalah yang miskin sebanyak 114 ribu jiwa. Artinya di luar dari itu terdapat 417.521 jiwa penerima, dipertanyakan apakah tepat sasaran atau tidak. Hal ini terjadi, karena banyak data belum diverifikasi dan validasi. Kalau pihak desa rajin melakukan verifikasi data tiga bulan sekali, menurutnya pasti daftar tunggu miskin bisa masuk karena ada yang dikeluarkan. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional