Ratusan Kasus Rokok dan Cukai Ilegal Ditemukan di Lombok

Dimas Pratama. (Suara NTB/ist)

Mataram – Kampanye  bertema Gempur Rokok Ilegal  masih gencar dilakukan Kantor Bea Cukai Mataram. Instansi ini bersama Pemprov NTB  melalui Bappeda, mengambil peran memberantas peredaran rokok dan cukai ilegal di NTB.

Diketahui, jumlah penindakan yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2021, sudah mencapai ratusan kasus. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram, Dimas Pratama mengungkapkan, pihaknya telah menindak 258 kasus rokok dan cukai ilegal.

Iklan

Penindakan tersebut dilakukan selama Kuartal III, sejak Januari hingga September 2021. “Untuk jumlah penindakan sampai dengan Kuartal III, dari bulan Januari hingga September 2021 ada 258 penindakan,” dikonfirmasi Senin, 29 November 2021.

Kemudian dalam  kurun waktu yang sama,   barang bukti yang sudah diamankan oleh Bea Cukai Mataram 128 ribu gram tembakau iris dan 7 ribu rokok batang. “Untuk barang buktinya sendiri itu ada tembakau iris berjumlah 128 ribu gram dan rokok ada sekitar 7 ribu batang,” terang Dimas.

Dipaparkannya, daerah di Pulau Lombok dengan temuan kasus rokok dan cukai ilegal terbanyak di Lombok Barat dengan jumlah 111 kasus. Kemudian di Lombok Timur 63 kasus dan Lombok Tengah 46 kasus.

“Sebaran yang paling banyak ada di Lombok Barat 111 kasus atau 43 persen. Sementara di Lombok Timur ada 63 kasus dan di Lombok Tengah 46 kasus,” rincinya.

Dalam rangka edukasi publik terkait perederan rokok dan cukai ilegal, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan instansi terkait lainnya rutin menggelar sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat.

Sejumlah strategi diterapkan guna meingkatkan kesadaran publik terkait bahaya dan ancaman rokok ilegal. Sebab itu, berbagai upaya dilakukan pihaknya untuk mencegah pergerakan rokok dan cukai ilegal.

Bea Cukai dan Pemerintah Provinsi NTB tetap aktif memberikan sosialisasi dengan sasaran pengusaha pabrik rokok atau tembakau yang belum ada izin dari pemerintah. Selain itu, upaya presuasif juga dilakukan ke masyarakat sebagai konsumen dan toko-toko sebagai penjual.

“Untuk memberikan pengertian terkait itu, kami terus melakukan sosialisasi bersama Pemda dengan sasaran pengusaha pabrik yang belum ada izin,” ungkapnya. Selanjutnya ke masyarakat sebagai pembeli dan sosialisasi ke toko-toko selaku penjual.

Dalam hal sosialisasi, beberapa medium yang digunakan agar kampanye rokok dan cukai ilegal bisa efektif. Diantaranya memasang baliho di setiap titik strategis, informasi di televisi, siaran radio, dan menyebarkan iklan secara massif.  “Kita lakukan sosialisasi atau kampanye anti rokok dan cukai ilegal ini di baliho, televisi, radio, dan di iklan secara masif,” terangnya.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., mengatakan, penegakan hukum atau razia peredaran rokok ilegal akan berpengaruh terhadap peningkatan DBHCHT. ‘’Kalau razia rokok ilegal sedikit yang ditemukan pendapatan kita bisa naik cukainya,’’ ujar Iskandar dikonfirmasi di Mataram, baru-baru ini.

Dengan melakukan razia peredaran rokok ilegal, maka diharapkan meminimalisir peredaran tembakau atau rokok ilegal di NTB. Para produsen rokok atau UMKM diharapkan memiliki kesadaran untuk mengurus perizinan dan menggunakan pita cukai.

Selain itu, kata Iskandar, alokasi DBHCHT untuk NTB akan meningkat jika proporsi penggunaan DBHCHT sesuai PMK No. 206 Tahun 2020. Kemudian ketaatan Pemda dalam menyampaikan laporan penggunaan DBHCHT ke Pemerintah Pusat.  Selanjutnya, setiap kegiatan yang disampaikan harus memiliki output yang jelas. Serta program dan sub kegiatan di masing-masing OPD harus disesuaikan dengan PMK No. 206 Tahun 2020. (r)

Advertisement