Ratusan Hektar Lahan Ditelantarkan di KSB, Pemegang HGU dan HGB Tak Kunjung Ditemukan

Kabag Pemerintahan Setda KSB,  M. Endang Arianto (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sampai dengan saat ini masih belum menerima kejelasan terhadap 500 hektar lahan, Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terindikasi telantar di wilayah setempat. Bahkan belum lama ini, Pemkab juga sudah berkoordinasi dengan Kanwil BPN untuk mengambil sikap terkait lahan ini. Faktanya, problem ini justru terkesan didiamkan.

“Kita sudah laporkan status 500 lahan yang terindikasi telantar ini ke Kanwil bulan Juni lalu. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penanganan terkait usulan itu. Kami juga sudah berupaya untuk mencari pemilik sertifikat baik itu HGU maupun HGB tetapi faktanya juga masih nihil,” sebut Kabag Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Arianto S. Sos, MM, kepada Suara NTB, Senin,  26 Ni vember 2018.

Iklan

Dikatakannya, ratusan hektar lahan ini berhasil terdata tanggal 31 Mei dan sudah ditindaklanjuti dengan meminta Kanwil BPN agar bisa menelusuri para pemilik sertifikat. Sehingga lahan yang mencapai ratusan hektar, bisa memiliki manfaat bagi pembangunan yang ada di daerah. Kendati demikian, terhadap ratusan hektar sertifikat HGB ataupun HGU masih belum ditetapkan sebagai lahan telantar. Tapi jika tidak memiliki progres yang baik, maka Pemkab tidak akan segan-segan untuk mengusulkan percepatan untuk menjadi tanah yang telantar. Bahkan rata-rata pemegang sertifikat ini sudah mulai berinvestasi di KSB sejak puluhan tahun lalu, bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat dari tahun 1990 an dan tidak ada kejelasan sampai dengan saat ini.

Dari 500 hektar lahan tersebut, Pemkab baru mendapatkan 12 perusahaan pemegang sertifikat. Hanya saja terhadap 12 perusahaan itu sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan alamatnya. Hal itu dilakukan untuk bisa mempercepat aktivitas investasi yang mereka lakukan di KSB. Karena jika masalah ini tetap dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan menjadi penghambat investasi di KSB. (ils)