Ratusan Hektar Aset di Lobar Tak Dipungut PAD

Giri Menang (Suara NTB) – Masih banyak aset milik Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari 1.240 hektar luas aset Lobar, yang sudah bersertifikat seluas 3,7 hektar dan belum bersertifikat seluas 870 ribu hektar. Artinya masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat.

‘’Pemda berencana menaikkan nilai kontrak aset sekitar 50 persen di semua kelas, mulai kelas I-IV. Kenaikan nilai kontrak ini disesuaikan dengan kondisi terkini dan jangka waktu,’’ ujar Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, S.STp, belum lama ini.
Diakuinya, dari luas aset yang ada hampir di bawah 50 persen tak dipungut PAD-nya, karena tidak memungkinkan lantaran kurang produktif. Kondisi ini menyebabkan potensi aset yang dimiliki tak sebanding dengan PAD yang bisa dipungut. Di samping itu, terjadi pengurangan aset daerah akibat pembangunan sarana baik pendidikan dan kesehatan. Belum lagi sejumlah desa mengusulkan agar aset yang ada di desa dialihkan menjadi lapangan olahraga, sehingga pemda pun tak bisa memungut dari aset tersebut.

Iklan

Terkait tudingan dewan, jika terjadi kebocoran PAD dari aset, menurutnya tidak benar. Sebab sejauh ini pencapaian realisasi PAD dari aset selalu di atas 80 persen, meskipun diakui tidak pernah 100 persen Hal ini juga berkaitan dengan pengurangan potensi. Lebih-lebih tahun depan lanjutnya sudah ada pengajuan untuk pemakaian aset. Di samping itu, jelasnya, ada juga pengadaan aset daerah. “Pemakaian aset ini mengurangi pendapatan juga,”jelasnya.

Lebih lanjut terkait pengkajian kenaikan nilai kontrak sewa aset pihaknya sudah melakukan kajian tersebut. Pihaknya sudah mengundang pihak desa membahas rencana kenaikan ini dan pihak desa sudah menyetujuinya. Saat ini hasil kajian sedang dikaji di Bagian Hukum Setda Lobar. Menurutnya, kenaikan kontrak bakal dipatok hingga 50 persen. Kenaikan ini melihat jangka waktu dan disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Acuan kenaikan ini, jelasnya, dasar kajian melibatkan Dinas pertanian, salah satu produktivitas (kelas tanah) dan nilai pasar. “Terkait kenikan ini sudah dirapatkan dengan para kades, pihak kades pun menyetujuinya,” jelasnya.

Terkait kapan berlaku nilai kontrak baru tersebut, pihaknya menargetkan mulai berlaku tahun depan. Model pungutan sewa aset ini nanti tamabahnya tetap melalui desa. Terkait pontensi kebocoran di tingkat desa, diakuinya pasti ada. Namun pihaknya tetap memungut sewa atas dasar hasil bukti setor. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here