Ratusan Guru dan Kepala SMA/SMK Negeri Tak Penuhi Kualifikasi

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan audit terhadap efektivitas upaya Pemda dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 pada Pemprov NTB. Hasil audit BPK menunjukkan ratusan guru dan Kepala SMA/SMK Negeri  di NTB terindikasi belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diperoleh Suara NTB,  ada 174 guru SMA/SMK Negeri yang belum memenuhi kualifikasi akademik. BPK juga menemukan 14 guru mengajar tidak sesuai kualifikasi pendidikannya. Tahun 2016, sebanyak 2.190 guru PNS dan non PNS SMA/SMK Negeri yang belum memenuhi kualifikasi. Kemudian pada 2017, jumlahnya sebanyak 174 guru, baik PNS maupun non PNS.

Iklan

Penurunan jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir karena telah melanjutkan pendidikan secara mandiri maupun melalui bantuan dana dari pemerintah. Dan pengangkatan tenaga honorer telah mempertimbangkan kualifikasi minimal yaitu S1/D4.

‘’Untuk data guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 per semester 1 Tahun 2017, Dinas Dikbud Provinsi NTB belum melakukan pendataan dan belum memiliki data yang pasti,’’ tulis BPK dalam LHP-nya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan BPK  secara uji petik terhadap 7 guru PNS dan 27 guru non PNS jenjang SMA dan SMK di Provinsi NTB yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4.  Diketahui belum terpenuhinya kualifikasi akademik S1/D4 program studi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Antara lain disebabkan faktor usia hampir memasuki masa pensiun, faktor kesehatan, tidak tersedianya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Tidak tersedianya perguruan tinggi di wilayah NTB untuk sarjana kependidikan jurusan tertentu. Serta tidak tersedia fasilitas yang memadai dari pemerintah daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemeriksaan lebih lanjut atas kesesuaian kualifikasi dengan mata pelajaran yang diampu secara uji petik pada 15 SMA/SMK di NTB diketahui terdapat 14 guru pada 6 SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

BPK menemukan ada guru non PNS yang berlatar belakang pendidikan IPA Biologi mengajar mata pelajaran PPKn di SMKN Lembar. Ada juga guru non PNS yang berpendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengajar Seni Budaya di SMKN Keruak.

Kemudian guru non PNS berpendidikan Biologi mengajar Mulok, guru non PNS berpendidikan Bahasa Arab mengajar Kewirausahaan. Selanjutnya guru non PNS berpendidikan Bahasa Inggris mengajar Seni Budaya, guru non PNS berpendidikan Ilmu Pemerintahan mengajar Komunikasi Bisnis.

Guru non PNS berpendidikan Penjaskes mengajar antropologi, guru berpendidikan ekonomi mengajar seni budaya. Kemudian ada juga guru berpendidikan hukum mengajar seni budaya.

Hasil wawancara yang dilakukan tim pemeriksa dari BPK dengan kepala sekolah tempat guru tersebut mengajar diperoleh keterangan.  Bahwa guru tersebut mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan disebabkan karena kelebihan/kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu dan adanya perubahan kurikulum.

Selain itu,  BPK juga menemukan 136 kepala SMA/SMK Negeri yang belum memenuhi kualifikasi. Untuk menjadi kepala sekolah, seorang guru harus memenuhi kualifikasi minimal umum dan khusus. Persyaratan umum yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau Diploma (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.

Berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Serta memiliki pangkat serendah-rendahnya setara dengan golongan III/c. Adapun persyaratan khusus yaitu berstatus guru pada tingkat pendidikan yang sama, memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah pada tingkat pendidikan yang sama. (nas)