Ratas dengan Wapres, Gubernur Laporkan Penyumbat Pembangunan Huntap

Rapat membahas  progres penanganan pascabencana gempa NTB dan Sulteng di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019 siang. Hadir dalam rapat tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah. (Suara NTB/Pemprov NTB)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djaliah, M. Pd menghadiri rapat terbatas (Ratas) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, membahas penanganan pascabencana gempa di NTB dan Sulteng bertempat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Dalam rapat tersebut, gubernur menyampaikan sejumlah sumbatan yang menghambat percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

‘’Yang akan dibahas percepatan. Apa yang kira-kira menjadi botllenecking, sumbatan-sumbatan ini yang akan kita mencoba pecah kan bersama. Siapa tahu ada arahan dari Pak Wapres untuk percepatan itu,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi usai menghadiri acara di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019 siang.

Iklan

Dalam rapat dengan Wapres, kata Rum, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan meminta pusat untuk meninjau kembali regulasi terkait dengan penanganan pascabencana gempa agar diperlunak. Ia mengatakan, sebagian masyarakat korban gempa agak trauma dengan bangunan beton.

‘’Ke depan, bisa ndak mengkombinasikan rumah yang dibangun antara separuh pasangan bata dengan anyaman bambu. Tapi tetap kaidah ramah gempa terpenuhi,’’ katanya.

Rum mengatakan, sistem swakelola pembangunan huntap banyak sumbatan di lapangan. Karena tidak semua masyarakat sudah  bisa move on dari bencana gempa yang telah terjadi. Sehingga Pemprov menginginkan agar pembangunan huntap dilakukan pengusaha lokal tetapi tetap mempekerjakan masyarakat.

‘’Kontraktor yang melaksanakan. Nanti Pokmas yang bekerja. Kalau diminta masyarakat cari tukang sendiri, beli bahan bangunan sendiri mungkin akan lama. Kita gunakan tenaga penyedia jasa seperti ini. Dua sumbatan ini yang kita minta terobos, minta persetujuan pusat,” katanya.

Dalam rapat dengan Wapres, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc  melaporkan sejumlah hal. Gubernur mengatakan saat ini yang perlu menjadi perhatian  adalah fleksibilitas pemerintah daerah untuk membangun rumah.

‘’Kalau bisa pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,’’ saran gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.

Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj.Rohmi Djalilah, M. Pd  menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut Wagub, dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap kalau fasilitator masih kurang.

‘’Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,’’ sebut Wagub.

Kedua, Wagub  menyampaikan  terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Ia meminta jangan ada pencairan 50 persen- 50 persen.’’ Sebab dua kali administrasinya,’’ katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan Gempa  NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Diantaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

Dana yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah sebesar Rp3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp1,6 triliun.

Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka rekening bank sekitar  1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun Risha sebanyak 3.855 unit, Rika sebanyak 7.298 unit dan Riko sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun Risha sebanyak 1.890 unit, Rika 671 unit dan Riko sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah Rika yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. Rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.

Sementara itu, Wapres, Jusuf Kalla  memberikan arahan kepada menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga pembangunan huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.

‘’Saat ini pembangunan itu harus tepat dan benar,’’ kata Wapres.

Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional