RAPBD Perubahan, Pemprov Rasionalisasi Belanja dan Pendapatan

Iswandi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mulai menyiapkan Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2019. Dalam APBD murni, banyak program yang belum tercover anggarannya. Sehingga, Pemprov akan melakukan rasionalisasi belanja dan pendapatan dalam RAPBD Perubahan 2019.

“Tadi kita evaluasi, sedang dipersiapkan. Drafnya (RAPBD Perubahan) nanti kita sampaikan,” kata Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi usai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Sekda, Senin, 17 Juni 2019 siang.

Iklan

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengungkapkan, Pemprov perlu mengoptimalkan penerimaan daerah. Hal ini untuk mencukupi kebutuhan anggaran yang belum tercover dalam APBD murni 2019.

Program-program yang belum tercover pembiayaannya dalam APBD murni akan diupayakan dalam APBD Perubahan 2019. Ia mengaku baru mengetahui ada program yang belum tercover anggarannya di APBD murni 2019.

“Baru ketahuan sekarang. Tapi sumber pendapatannya terbatas. Sehingga ini memungkinkan untuk kita melakukan proses rasionalisasi. Ini yang sedang dibahas,” kata Iswandi.

Terpisah, Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Muhammad Husni mengatakan penerimaan dari Pajak Daerah akan dinaikkan dalam RAPBD Perubahan 2019. Untuk penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diproyeksikan meningkat, dari Rp403 miliar menjadi Rp407 miliar.

Secara keseluruhan, kata Husni, target penerimaan pajak daerah ditargetkan naik sebesar Rp13 miliar. “Semua akan kita lakukan rasionalisasi sesuai potensinya. Untuk pajak kendaraan bermotor kita optimis naik. Dari PKB, BBNKB, PBBKB. Daftar ulang akan kita naikkan. Kita optimalkan dengan penegakan hukum, razia, supaya pajak ini naik,” katanya. (nas)