RAPBD-P 2021, Belanja Pemprov Membengkak Jadi Rp6,38 Triliun

Hj.Sitti Rohmi Djalilah

Mataram (Suara NTB) – Pemprov dan DPRD NTB telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Perubahan 2021. Dalam KUA PPAS RAPBD-P 2021, jumlah pendapatan dan belanja daerah meningkat.

Dalam RAPBD-P 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5,73 triliun. Sedangkan belanja daerah membengkak menjadi Rp6,38 triliun. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penandatangan kesepakatan KUA PPAS RAPBD-P 2021 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Senin, 30 Agustus 2021.

Iklan

Wagub mengatakan, penyusunan dan pembahasan perubahan KUA PPAS 2021 telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Dalam pembahasan panyak terjadi dinamika. Salah satu permasalahan yang sangat pelik, kata Wagub, yaitu kondisi pandemi saat ini sangat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembagunan yang sedang dilaksanakan di NTB sebagai salah satu provinsi yang terdampak pandemi Covid-19.

Sehingga, kata Wagub, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pendemi Covid-19, yakni melalui program pemulihan ekonomi daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah, yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Sebagai tindaklanjut PP No 23 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara, untuk penanganan pandemi Covid-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Serta penyelamatan ekonomi nasional, Pemprov NTB mengajukan pinjaman, untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp750 miliar. Dengan jangka waktu pinjaman selama 8  tahun.

Wagub menjelaskan, kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tersebut, dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak/multiyears. Dengan memberitahukan kepada DPRD NTB pada saat pengajuan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Mulai APBD-P 2021, kata Wagub, Pemprov akan menerima pinjaman tersebut sebesar Rp525,54 miliar. Pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut akan diarahkan untuk penyelesaian pembangunan jalan  provinsi  melalui pola tahun jamak pada 13 paket prioritas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan pembiayaan sebesar Rp250 miliar.

Kemudian, lanjut Wagub, dana pinjaman tersebut diarahkan untuk lanjutan pembangunan trauma center RSUD NTB, dengan pembiayaan sebesar Rp 83 miliar  dan  pembangunan IGD Terpadu  beserta alat kesehatan dengan pembiayaan sebesar Rp192,54miliar.

Menurut Wagub, langkah-langkah pemulihan atau penyehatan ekonomi diperlukan, mengingat selama 3  tahun berturut-turut APBD NTB mengalami kontraksi untuk rehab-rekon pasca gempa 2019 dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan 2021. “Ini mengakibatkan tertundanya program unggulan atau prioritas yang menjadi target dalam RPJMD provinsi NTB tahun 2019-2023,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, rancangan KUA PPAS RAPBD-P 2021, setelah masuknya penerimaan pinjaman daerah membentuk struktur yang terdiri atas, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp5,47 triliun lebih. Dalan RAPBD-P 2021 terjadi peningkatan 4,86 persen, sehingga pendapatan daerah ditargetkan menjadi Rp5,73 triliun lebih.

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) meningkat sebesar 15,55 persen dari target APBD murni yaitu sebesar Rp 1,95 triliun lebih menjadi Rp2,25 triliun lebih. Kemudian pendapatan transfer  mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dari target APBD murni yaitu sebesar Rp3,46 triliun lebih menjadi Rp3,42 triliun lebih. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp54,78 miliar  lebih.

Untuk belanja daerah, kata Wagub, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5,52 triliun lebih, mengalami peningkatan pada RAPBD-P 2021 sebesar 15,4 persen. Sehingga belanja daerah menjadi Rp6,38 triliun lebih, termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah tahun anggaran 2021. Pada APBD tahun anggaran 2021, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp65 miliar, mengalami peningkatan pada. RAPBD-P 2021 sebesar 892,85 persen menjadi Rp645,3 miliar lebih. Akibat adanya penerimaan pinjaman daerah. Selanjutnya, pada APBD tahun anggaran 2021 pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp10 miliar, berkurang 50 persen pada RAPBD-P 2021 sebesar Rp5 miliar. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional