RAPBD 2019 Turun Rp102 Miliar, Zul – Rohmi Fokus Tangani Tiga Persoalan Besar

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menandatangani nota kesepahaman KUA PPAS RAPBD 2019 bersama pimpinan DPRD NTB, Senin, 5 November 2018 siang. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyampaikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Dalam lima tahun ke depan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul-Rohmi) akan fokus menangani tiga persoalan besar NTB yang ada saat ini.

Hal tersebut disampaikan gubernur dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2019 dan penyampaian rancangan RPJMD 2018-2023 di Gedung DPRD NTB, Senin, 5 November 2018 siang. Dalam KUA-PPAS, RAPBD NTB 2019 mengalami penurunan sebesar Rp102 miliar dibandingkan tahun anggaran 2018.

Iklan

‘’Kami akan fokus pada tiga persoalan besar,’’ sebut gubernur.

Tiga persoalan besar yang akan menjadi fokus pasangan Zul – Rohmi lima tahun ke depan. Yakni, pertama, pemerintah daerah memastikan bahwa NTB bersahabat, ramah, hangat terhadap investasi. Menurut Gubernur, hal ini penting. Karena bagaimanapun masalah mendasar pembangunan di NTB adalah pengangguran dan kemiskinan.

‘’Pengangguran dan kemiskinan akan lebih mudah kita selesaikan dengan hadirnya lebih banyak investasi di NTB,’’ ujarnya.

Kedua, Pemda  akan memastikan NTB aman, nyaman terhadap visiter atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Bukan menjadi rahasia umum bahwa NTB kaya keindahan alam. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur yang terus gencar dilakukan membuat para visiter kembali berkunjung ke NTB di masa mendatang.

Ketiga, kata gubernur, dengan mewujudkan NTB yang ramah terhadap investasi dan visiter. Tapi yang paling penting adalah Pemda  ingin membahagiakan masyarakat NTB. ‘’Ini tiga hal yang kita harapkan terakomodir dalam RPJMD,’’ harapnya.

Satu hal yang benar-benar menjadi konsen pemerintah daerah, kata Dr. Zul berkonstrasi penuh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa. Hal terpenting  yang harus dituntaskan dalam tahun pertama RPJMD adalah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang terjadi di tujuh kabupaten/kota di NTB.

‘’Kita harus melakukan percepatan pemulihan dalam rangka menindaklanjuti Inpres No. 5 Tahun 2018,’’ jelasnya.

Estimasi kebutuhan pendanaan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini sebesar Rp11,44 triliun. Mencakup sektor permukiman, sosial, ekonomi, dan sektor lainnya. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut akan diupayakan pembiayaannya bersumber dari anggaran  kementerian/lembaga, dana transfer, dana desa serta pemanfaatan dana pinjaman dari luar negeri.

Dr. Zul menegaskan, Pemda  berkomitmen melakukan percepatan pemulihan ini paling cepat  Desember 2019  atau paling lambat 2020. Prioritas utama adalah pembangunan hunian tetap, dan fasilitas dasar lainnya. Seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi.

‘’Saya mengajak seluruh anggota DPRD, NGO, pengusaha, parpol, mengawal dan memastikan seluruh upaya pemulihan agar NTB dapat bangkit lagi,’’ ajaknya.

Proses penyusunan rancangan awal RPJMD yang disampaikan ini merupakan tahap kedua. Hasil dari penyusunan rancangan teknokratik yang telah diselaraskan dengan visi Zul-Rohmi dan mengakomodir pokir anggota DPRD.

‘’Proses selanjutnya, Permendagri No. 86 Tahun 2017, rancangan RPJMD akan di Musrenbangkan menjadi rancangan akhir. Yang akan kembali diajukan ke DPRD untuk dibahas menjadi Perda,’’ jelasnya.

Dr. Zul menambahkan, pembahasan rancangan awal RPJMD 2018-2023  paralel dengan pembahasan RAPBD 2019. Mengingat tahun anggaran 2019, merupakan tahun pertama implementasi RPJMD 2018-2023.

‘’Hal ini dimaksudkan agar program yang dilaksanakan 2019 selaras dengan rancangan awal RPJMD,’’ terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH menyampaikan rincian KUA-PPAS 2019. Dari sisi pendapatan, RAPBD NTB 2019 terjadi penurunan.  Pada APBD 2018, jumlah pendapatan Rp5,346 triliun. Sedangkan dalam RAPBD 2019, pendapatan ditargetkan  Rp5,243 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Pada APBD 2018, PAD  NTB ditargetkan sebesar Rp 1,767 triliun, sedangkan  tahun 2019, PAD ditargetkan Rp1,682 triliun. ‘’Berkurang Rp85 miliar,’’ sebut Mahdi.

Dana perimbangan pada 2018 sebesar  Rp3,317 triliun. Sedangkan pada 2019 Rp3,475 triliun. Naik Rp157 miliar. Lain-lain pendapatan daerah  yang sah Rp260 miliar pada 2018. Dalam RAPBD 2019 sebesar Rp86 miliar, berkurang Rp174 miliar.

Selanjutnya, belanja tidak langsung RAPB 2019 diproyeksi mengalami peningkatan. Pada APBD 2018, belanja tidak langsung sebesar  Rp 3,015 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung dalam  RAPBD 2019 Rp3,092  miliar. Bertambah Rp77 miliar.

Sementara, belanja langsung APBD 2018 Rp2,763 triliun, sedangkan RAPBD 2019 Rp2,151 triliun. ‘’Kekurangan Rp611 miliar lebih,’’ sebut Mahdi.

Kemudian pembiayaan daerah pada APBD  2018 sebesar Rp 432 miliar lebih. Dalam RAPBD 2019 hanya Rp20 miliar. ‘’Selisih Rp412 miliar lebih,’’ sebut mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini. (nas)