Rapat Paripurna DPRD NTB hanya Dihadiri Enam Anggota

Paripurna perdana tahun 2021 DPRD NTB hanya dihadiri oleh 6 orang anggota dan dua orang pimpinan. Minimnya kehadiran anggota tersebut lantaran khawatir terjangkit Covid-19 setelah tiga orang anggota positif Covid-19. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Rapat paripurna perdana tahun 2021 DPRD Provinsi NTB pada Jumat, 8 Januari 2021 memperlihatkan pemandangan yang berbeda dari rapat-rapat paripurna sebelumnya. Pasalnya rapat paripurna dengan penetapan jadwal kegiatan DPRD masa sidang ke-1 hanya dihadiri oleh 6 orang anggota plus 2 orang pimpinan sehingga sebanyak 57 anggota dipastikan absen.

Minimnya kehadiran anggota wakil rakyat Udayana tersebut karena banyak anggota yang khawatir akan penularan covid-19 pasca dua orang anggota dan satu orang pimpinan yang terkonfirmasi positif Covid-19 baru-baru ini. Bahkan gedung DPRD NTB sempat ditutup selama tiga hari untuk distrelisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan gedung dewan.

Pantauan Suara NTB meskipun hanya dihadiri oleh delapan orang dipimpin Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaeda tetap mengambil keputusan menetapkan jadwal kegiatan. Meskipun secara aturan bahwa keputusan tersebut dinilai tidak sah lantaran tidak memenuhi kuorum kehadiran minimal 3/4 anggota.

Hal ini pun dipertanyakan oleh salah satu anggota yang hadir rapat, yakni Abdul Talib dari Fraksi Partai Gerindra terkait dengan keabsahan keputusan yang diambil. “Dengan jumlah kita enam orang anggota ini apakah kita layak ketok palu, apakah sah keputusan yang kita ambil?” Ujar Talib.

Isvie pun menjawab bahwa minimnya kehadiran anggota mengikuti rapat paripurna dapat dipahami sebab kondisi emergency Covid-19. “Kita sedang dalam kondisi emergency, karena ada beberapa teman kita anggota yang kena Covid-19 bahkan ada satu orang wakil ketua yang kena Covid-19. Oleh karena itu kita pahami kondisi psikologis kawan-kawan untuk tidak ke kantor, karenanya ada yang ikuti rapat dengan sistem online,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi usai rapat menyampaikan DPRD NTB sedang terkena Covid-19, bahkan kantor sempat ditutup selama tiga hari dan sejumlah agenda termasuk rapat paripurnah hari ini juga sedianya akan digelar Selasa lalu, namun kondisi terpaksa ditunda sampai Jumat ini.

“Paripurna itu sedianya hari Selasa, jadi penundaannya sudah tiga kali, karena memang keadaan kita lock down selama tiga hari ini, dan kita coba hari ini. Karena memang keadaannya di DPRD sedang terkena Covid-19. Tetapi di satu sisi agenda dewan ini tidak bisa tidak berjalan, banyak agenda yang mau tidak mau harus berjalan walaupun dengan keadaan seperti ini,” ujarnya.

Ditegaskan Mori, walaupun banyak anggota yang tidak hadir, namun pada prinsipnya mereka sudah menyetujui rancangan keputusan tersebut lewat diskusi via WhatsApp Grup DPRD. Sebagian anggota ada yang mengikuti rapat secara virtual sebagaimana disarankan oleh kementrian dalam negeri. Pantauan Suara NTB, nampak tidak ada terlihat fasilitas perangkat yang menyediakan sarana anggota untuk mengikuti rapat paripurna secara virtual.

“Kalau berdasarkan kesepakatan pimpinan dan anggota tadi Insya Allah ini bisa disepakati, bahwa keputusan ini sah. Meskipun ini memang paripurna yang paling sedikit anggota yang hadir. Tapi kami tidak gegabah, sudah ada komunkasi lebih dulu sehingga dimaklumi karena keadaan darurat, kita tidak bisa paksakan karena rasa kehawatiran orang melihat perkembangan kasus Covid-19 ini yang makin naik hari demi hari,” jelasnya.

Tidak hanya dari internal anggota dewan saja yang minim hadir. Dari pihak eksekutif juga memperlihatkan nyaris tidak ada satupun perwakilan dari OPD yang hadir. Terkait hal itu Mori menyatakan “Saya kira wajar mereka takut, jangankan eksekutif, LSM-LSM yang biasanya datang setiap hari ke DPRD saja sampai penuh, hari ini tidak ada yang datang, sepi karena mereka juga khawatir,” pungkasnya. (ndi)