Randis Pemkot Diduga Banyak Belum Bayar Pajak

Sejumlah kendaraan dinas pejabat di Pemkot Mataram. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB)-Sejumlah kendaraan dinas di Lingkup Pemkot Mataram diduga banyak yang belum membayar pajak. Padahal alokasi anggaran telah tersedia di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia bahwa pembayaran pajak kendaraan dinas adalah kegiatan rutin. Anggaran telah disediakan di masing-masing OPD. Artinya, tidak ada alasan bagi OPD untuk lalai bahkan tidak membayar kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas.

Iklan

“Mungkin perlu kita ingatkan kembali, terutama penekanan ke Kasubag Umum di OPD. Biaya operasional sudah tersedia,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 5 Agustus 2020.

Evi mengklarifikasi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKPB) randis yang digunakan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura tidak hilang. Dokumen itu disimpan di Badan Keuangan Daerah (BKD).

Untuk memperbaharui surat kendaraan harus dipinjam. “BPKB nya ada. Siapa bilang hilang. Itu ada di BKD yang simpan,” jawabnya.

Randis dengan nomor polisi DR 12 AK diduga bulan Juni belum membayar pajak sekaligus memperbaharui surat kendaraan karena terkendala tidak ditemukan BPKB. Evi tak memungkiri bahwa surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan dinas banyak yang hilang, sehingga mempersulit proses penyelesaian pembayaran pajak. Dikatakan, perlu mengumpulkan kembali kendaraan dinas untuk didata. “Sekali-kali perlu diapelkan kendaraan dinas ini. Supaya tahu mana yang hilang STNK atau BPKB,” ujarnya.

Kasubid Aset pada BKD Kota Mataram, Devi, mengaku kesulitan dialami sering kali terjadi perubahan plat kendaraan antara yang dikeluarkan dealer dengan kebijakan pembagian randis sesuai eselon pejabat. “Plat yang dikeluarkan dari dealer empat digit. Setelah dibagikan berubah platnya mengikuti aturan eselon,” jelasnya.

Hal ini menyebabkan bukti BPKB randis sulit ditemukan karena perubahan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggosok nomor rangka. Metode ini dinilai efektif mengetahui dokumen kepemilikan kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat maupun ASN lainnya. “Sudah beberapa kali pergantian. Nanti dicek dulu nomor rangka kendaraannya,” ucapnya.

Perubahan nomor plat kendaraan bisa saja diubah menyesuaikan dengan eselon pejabat. Proses penggantian harus ada surat keputusan (SK) penggunaan dari pemerintah daerah. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here