Rakornas Satpol PP Seluruh Indonesia Hasilkan Tujuh Rekomendasi

Lalu Dirjaharta, Arief M. Edie dan H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Mataram, 1 – 2 Maret 2020 menghasilkan tujuh rekomendasi. Rakornas  tersebut dalam rangka HUT Satpol PP ke – 70 dan Satlinmas ke – 58 yang acara puncaknya akan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. Tito Karnavian di Eks Bandara Selaparang, Selasa, 3 Maret 2020

Ketua Asosiasi Polisi Pamong Praja Seluruh Indonesia (AP3I) yang juga Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si menyebutkan tujuh rekomendasi Rakornas Satpol PP tahun 2020. Pertama, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP di daerah, Pemda menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat perlu melakukan peningkatan status kedudukan pembinaan Satpol PP di pusat . Dengan mendorong meningkatkan status kelembagaan Direktorat Pol PP  dan Perlinmas menjadi setingkat eselon I atau Dirjen.

Iklan

Kedua, menyiapkan dan menyusun standar minimal SDM dan kapasitas/keahlian/PPNS dan sarana prasarana yang  dimiliki.  Kemudian menyiapkan rasio pemenuhan personel SDM Pol PP agar penyelenggaraan trantibum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai tugas pokok dan fungsinya.

Ketiga, agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  mewujudkan besaran persentase minimal 1 persen anggaran APBD yang dibutuhkan untuk pembiayaan transtibimlinmas  di Pemprov dan Pemda kabupaten/kota. Keempat, merevisi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Fasilitasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Mendorong  dan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum yang  meliputi SOP, sarpras, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas. Serta standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum.

Kelima, dukungan sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP dan PPNS di daerah melalui dukungan APBN. Keenam, mengaktifkan kembali Asosiasi Pamong Praja Indonesia (AP3I). Dan ketujuh atau terakhir, menganggarkan insentif serta dana operasional bagi anggota Satlinmas desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan kelurahan melalui APBD.

Dirjaharta mengatakan, persoalan peningkatan Sarpras dan SDM menjadi aspirasi semua Satpol PP seluruh Indonesia dalam Rakornas tersebut. Karena hampir semua Satpol PP di Indonesia kecuali DKI Jakarta masih sangat kekurangan SDM dan Sarpras.

Satpol PP NTB saja, jumlah SDM ang dimiliki hanya 125 orang. Sementara cakupan kerjanya sangat luas meliputi dua pulau, yakni Lombok dan Sumbawa. Secara keseluruhan, sebut mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini, jumlah SDM Satpol PP di NTB sekitar 3.000 orang.

Jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang, karena di dalamnya ada juga tenaga kontrak. Sebagai aparat penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), seharusnya personel Satpol PP yang muda-muda. ‘’Lulusan IPDN perlu ditempatkan di IPDN. Karena sekarang di IPDN ada jurusannya,’’ katanya.

Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Dr. Arief M. Edie, M. Si menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Rakornas Satpol PP se – Indonesia di NTB. Ia mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan ikut membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di NTB pascagempa. Yakni membantu menggairahkan kembali  pariwisata NTB.

Kemudian, mulai 2020 ini, Satpol PP seluruh Indonesia sudah mulai running sebagai penyeimbang kehidupan bermasyarakat dan bukti negara hadir dalam setiap kehidupan masyarakat. Sehingga, Satpol PP harus semakin humanis, semakin dicintai dan dibutuhkan oleh rakyat.

‘’Dan Pol PP bukan pasukan yang berperang dengan masyarakatnya. Pol PP penyeimbang kehidupan bermasyarakat,’’ katanya.

Setiap penertiban yang dilakukan Satpol PP  tidak harus mematikan rantai ekonomi. Satpol PP juga berharap masyarakat tahu persis, bagaimana hak dan kewajibannya. Arief mengatakan, masyarakat boleh berusaha tetapi jangan menganggu kehidupan warga negara yang lain.

‘’NKRI adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Jalan, trotoar adalah milik umum. Membangun dengan IMB yang ada juga harus sesuai ketentuan, jangan atas keinginan pribadi melanggar ketentuan yang dibuat Pemda,’’ ujarnya mengingatkan.

Sehingga dalam Rakornas tersebut telah sepakat seluruh Satpol PP di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa Satpol PP adalah satu. Pertama, sebagai amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dari sebagian enam urusan wajib pelayanan dasar, salah satunya trantibum linmas pasal 255 dan 256 UU No. 23 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Pemda wajib membentuk Satpol PP.

Arief mengatakan, Pemda harus mendayagunakan fungsi Satpol PP. Karena di samping penegak Perda dan Perkada, Satpol PP juga merupakan salah satu punggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda harus mendayagunakan Satpol PP untuk meningkatkan PAD. ‘’Ini harus dipahami oleh para kepala daerah,’’ katanya.

Dalam regulasi, kata Arief sudah sangat jelas. Dalam  UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemda wajib melaksanakan trantibum linmas. Dalam Pasal 255 dan 256 disebutkan bahwa Pemda wajib membentuk Satpol PP.

Kemudian PP No.16 Tahun 2018 yang mengatur tentang tupoksi Pol PP. Ada juga  Permendagri No. 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang sarpras dan pengadaan untuk Satpol PP. Juga ada regulasi yang mengatur tentang  jabatan fungsional Satpol PP.

‘’Semuanya sudah lengkap. Tinggal kepala daerah mau melaksanakan atau tidak. Kalau dia mau melaksanakan trantibum linmas, iya laksanakan. OPD yang melayani masyarakat dalam bidang trantibum linmas, adalah Satpol PP,’’ terangnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Satpol PP mempunyai peran yang sangat strategis. Satpol PP wajib melatih Satlinmas.  Linmas adalah ujung tombak pelayanan masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah.

Linmas ditugaskan menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengamanan langsung di TPS adalah tugas Linmas. Sehingga Linmas harus independen. Harus memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, tidak boleh berpihak kepada salah satu calon.

‘’Satpol PP harus siap bertugas untuk menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.  Linmas menjadi ujung tombak di masyarakat,’’ tandasnya.

Sementara itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, sangat menyambut baik kegiatan Rakornas dan HUT Satpol PP dan Satlinmas yang dilaksanakan di NTB. Hal ini sangat relevan dengan target NTB yang ingin mendatangkan sebanyak-banyaknya kegiatan nasional supaya diselenggarakan di NTB.

“Jadi kita menyambut baik kegiatan Rakornas dan HUT Satpol PP dan Satlinmas. Kita berkomitmen menjadi tuan rumah dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan layanan. Kita mempersiapkan daerah kita menjadi destination image yang positif,” kata Sekda. (nas)