Rakor Trantibum 2021, Wujudkan NTB Aman dan Produktif di Masa Pandemi Covid-19

Tri Budiprayitno (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB menggelar Rapat Koordinasi  (Rakor) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Tingkat Provinsi NTB, di Wisma Tambora Kantor BPSDM NTB, Selasa, 19 Oktober 2021. Rakor tersebut mengambil tema Soliditas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan NTB yang Aman dan Produktif di Masa Pandemi Covid-19.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., menjelaskan soliditas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dalam mengemban tugas memelihara, menjamin berlangsungnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Sehingga wajib mendapatkan atensi dari pemerintah daerah baik  provinsi maupun kabupaten/kota.

Iklan

‘’Di samping urusan pemerintahan yang lain guna mendukung pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini,’’ katanya.

Animo masyarakat dalam mempertahankan hidupnya di masa pandemi Covid-19 sangat tinggi walaupun nyawa taruhannya. Di satu sisi pemerintah menekankan agar kegatan kemasyarakatan tetap harus terjaga dengan mengeluarkan regulasi-regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menganjurkan masyarakat harus tetap disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Di antaranya menjaga jarak, dilarang  melakukakn kerumunan, tetap mamakai masker dan harus tetap menjaga kebersihan. Dengan cara mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun di air yang mengalir.

Dalam konteks ini, perilaku masyarakat inilah, kata Tri,  yang paling sulit untuk diliaksanakan saat petugas Satpol PP di lapangan. Terutama bagi para pedagang maupun pembeli yang sedang melakukan transaksi di pasar-pasar tradisional dan tempal-tempat wisata serta tempat keramaian lainnya. Sehingga sering terjadi perdebatan panjang antara petugas dengan para pedagang serta masyarakat umum.

Untuk itu, dilakukan kegiatan Rakor Satpol PP dalam Penguatan Peran, Fungsi dan Sinergitas dalam Mewujudkan NTB yang Aman dan Produktif di Masa Pandemi Covid – 19. Di mana telah ketahui bahwa musibah ini telah membawa semua dalam situasi yang sangat sulit khususnya perekonomian dunia yang tidak stabil.

Peran dan fungsi Satpol PP dalam hal ini sangat penting untuk melakukan dan memberikan edukasi dan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai betapa pentingnya penggunaan masker saat ini. Dan tidak kalah pentingnya dalam masa-masa seperti ini, Satpol PP selalu dengan Sigap untuk selalu turun ke lapangan. Baik itu di jalan raya, pasar-pasar tradisional, kafe-kafe, maupun pusat perbelanjaan modern untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin  terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Peran aktif Satpol PP untuk ikut serta dalam mewujudkan Provinsi NTB yang Aman dan Produktif di Masa Pandemi Covid- 19 merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat diemban. Penugasan personel dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dilakukan melalui patroli secara rutin dan menyampaikan tentang pentingnya memakai masker,menjaga jarak dan selalu mencuci tangan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Rakor ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Maksud diadakannya Rakor ini,  antara lain, mewujudkan NTB yang Aman dan Produktif di masa pandemi Covid-19 melalui soliditas Satuan Polisi Pamong Praja yang berkesinambungan. Dan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di masing-masing daerah se- NTB melalui  Kampung Tibum.

Sedangkan tujuannya, menciptakan kondisi yang aman dan nyaman serta kondusif di masa pandemi Covid-19. Kemudian memperkuat kerja sama dan kualitas penyelenggaraan peran, fungsi sinergitas Satpol PP se-NTB.

Melakukan upaya pencegahan terhadap penularan penyakit menular di NTB. Serta menguatkan koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Peran, Fungsi dan Sinergi Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak terkait. (nas)

Kegiatan Rakor Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Tingkat Provinsi NTB, di Wisma Tambora Kantor BPSDM NTB, Selasa (19/10) lalu. Rakor tersebut mengambil tema Soliditas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan NTB yang Aman dan Produktif di Masa Pandemi Covid-19. (Suara NTB/ist)

Advertisement