Rakernas Kejaksaan RI 2020, Penanganan Korupsi untuk Peningkatan Pengembalian Aset

Kajati NTB Tomo Sitepu (depan kiri) dan Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto didampingi para asisten mengikuti Rakernas Kejaksaan RI tahun 2020 secara virtual dari Mataram, Senin, 14 Desember 2020.(Suara NTB/Penkum Kejati NTB)

Mataram (Suara NTB) – Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI membahas strategi pengawalan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Senin, 14 Desember 2020. Kejaksaan menerjunkan tim Bidang Intelijen, Pidsus, dan Datun untuk mengamankan pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Rakernas dibuka Presiden RI Joko Widodo yang juga terhubung secara virtual dari Istana Negara. Kajati NTB Tomo Sitepu dan Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto didampingi para asisten mengikuti Rakernas ini secara virtual dari Mataram.

Iklan

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Kejaksaan merupakan wajah kepastian hukum Indonesia, di mata rakyat, dan di mata internasional.

“Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” kata Jokowi melalui sambungan konferensi video yang disaksikan dari Mataram.

Presiden menegaskan penanganan perkara diarahkan untuk mengoreksi perbuatan pelaku melalui kinerja yang profesional. “Dalam penanganan perkara korupsi harus bisa meningkatkan pengembalian aset,” jelasnya.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam sambutannya mengemukakan capaian bidang pembinaan. Berupa pusat asesmen seleksi Kajati. Selain itu juga membentuk Satgas Pengamanan Investasi.

Bidang intelijen berperan mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek strategis. “Saat ini terdapat Rp26,3 triliun nilai investasi yang difasilitasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Burhanudin menjelaskan, bidang Pidsus mengedepankan penindakan kasus dengan nilai kerugian negara besar, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, dan menginisiasi penindakan yang merugikan perekonomian negara.

Pada bidang Pidum, telah diterbitkan Peraturan Kejaksaan RI No15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian di bidang Datun, berupa pendampingan PEN dan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Sementara di bidang Pengawasan telah diberlakukan Whistle Blowing System. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional