Raih WTP Ketujuh, AKJ Syah Berkomitmen Terus Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Bupati Dompu, Kader Jaelani didampingi wakil Bupati Dompu, H.Syahrul Parsan, ST, MT.; Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par.; Pj Sekda Dompu, H Moch Syaiun HAZ, SH, MSI.; Kepala BPKAD Dompu; dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu pada sesi foto bersama usai menerima opini WTP BPK atas LPDP tahun anggaran 2020 di ruang rapat Bupati Dompu, Senin, 10 Mei 2021.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari BPK RI perwakilan Provinsi NTB. Sebagai kepala daerah yang baru memimpin sejak 26 Februari 2021 lalu, Kader Jaelani mengaku sempat khawatir bila opini BPK akan turun grade dan akan berdampak pada awal pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Kader Jaelani kepada Suara NTB usai menerima opini BPK atas LKPD tahun anggaran 2020 dari BPK RI perwakilan NTB secara dalam jaringan (Daring) melalui ruang rapat kantor Bupati Dompu, Senin, 10 Mei 2021. “Ternyata apa yang saya takutkan, alhamdulillah sudah terjawab hari ini bahwa Kabupaten Dompu kembali mendapatkan WTP,” katanya.

Iklan

Kader Jaelani mengaku khawatir ketika hasil LHP BPK atas laporan keuangan Dompu tahun 2020 turun dari WTP dan akan memberi image yang buruk di awal kepemimpinannya. Sehingga ia merasa bersyukur, Kabupaten Dompu kembali mendapat opini WTP. “Saya merasa bangga dan terima kasih terhadap BPK yang telah memberi WTP terhadap pemerintah Kabupaten Dompu,” katanya.

Ia pun berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Dompu. Ketika dilakukan audit oleh BPK tidak ada lagi catatan berarti, sehingga opini WTP tanpa catatan bisa didapat. “Intinya, AKJ Syah akan mencoba menindaklanjuti (catatan) yang ini dan akan memperbaiki lagi kedepannya. Sehingga tidak ada catatan lagi,” harapnya.

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par., pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi atas kinerja OPD dalam menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan. Kendati disadari bahwa WTP yang diterima Kabupaten Dompu masih memiliki catatan. “Pada kepemimpinan AKJ Syah kita berharap, catatan-catatan kritis yang menjadi rekomendasi BPK sesuai ketentuan akan dipenuhi dalam 60 hari,” katanya.

Ia pun berharap, penghargaan yang diraih tujuh kali berturut-turut ini juga akan berdampak pada DID bagi Kabupaten Dompu. Dengan dana itu bisa dimanfaatkan untuk terus membenahi tatanan birokrasi dan pembangunan di daerah. “Kita juga berharap (WTP) berpengaruh pada DID yang ditransfer ke Dompu, kemudian memperbaiki tatanan birokrasi di Kabupaten Dompu,” katanya. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional