Raih WTP Ke-10, Pemprov NTB Tunjukan Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggota IV BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan LHP LKPD tahun 2020  kepada Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, Selasa, 18 Mei 2021. (Suara NTB/ist).

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020. Dengan prestasi tersebut, Pemprov NTB telah berhasil mempertahankan predikat WTP selama 10 kali berturut-turut.

Meskipun berhasil meraih predikat WTP, namun ada beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus ditindaklanjuti Pemprov NTB dalam waktu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. BPK menemukan kekurangan volume dan keterlambatan pengerjaan proyek serta perjalanan dinas di Sekretariat DPRD NTB.

Iklan

‘’Selamat kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian 10 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan suatu prestasi yang pastinya hasil kerja keras dan kerja cerdas dari Pemda beserta seluruh jajarannya,’’ ujar Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., dikonfirmasi usai penyerahan LHP LKPD tahun 2020 di Kantor DPRD NTB, Selasa, 18 Mei 2021.

LHP dari BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun 2021 diserahkan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dan Ketua DPRD NTB, Dra. Hj. Baiq Isvi Rupaeda, S.H., M.H. Dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD NTB, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Isma mengatakan, opini WTP yang diraih Pemprov NTB merupakan kerja keras dari Pemda. Pemeriksaan yang dilakukan BPK hanya melihat apakah pengelolaan keuangan Pemda sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

‘’Dari hasil pemeriksaan kami walaupun sudah mendapatkan opini WTP, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti,” katanya.

Pertama, penerimaan lain-lain pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi belum dilaporkan dan disetor ke kas daerah per 31 Desember 2020. Dan di antaranya digunakan langsung untuk membiayai operasional.

Kedua, belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan. Atas pertanggungjawaban biaya penginapan lebih besar dari realisasi pembayaran yang senyatanya.

Ketiga, pelaksanaan paket pekerjaan pada OPD tidak sesuai kontrak. Di antaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda dan perencanaan pekerjaan yang belum memadai.

Isma menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2020, BPK telah memeriksa pendapatan dengan realisasi sebesar Rp5,17 triliun dari anggaran sebesar Rp5,4 triliun. Belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp5,2 triliun dari anggaran sebesar Rp5,55 triliun.

Total aset sebesar Rp12,85 triliun, ekuitas sebesar Rp12,57 triliun, pendapatan LO sebesar Rp5,26 triliun dan beban LO sebesar Rp5,11 triliun serta surplus sebesar Rp157,61 miliar.

‘’Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui di kemudian hari. Mengingat masih terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, lanjut Isma, disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemprov NTB tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas tahun yang berakhir tanggal tersebut. Serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Untuk itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020. Pencapaian opini WTP ini adalah yang ke-10 kali berturut-turut bagi Pemprov NTB,’’ katanya.

Opini WTP yang diraih, kata Isma, menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

Namun, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov NTB.

Ia menggaris bawahi bahwa opini WTP yang sudah diperoleh oleh Pemprov NTB hendaknya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduk.  Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan, menurunnya pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali. ‘’Berdasarkan data BPS atas indikator-indikator kesejahteraan tersebut, Provinsi NTB telah menunjukkan peningkatan kesejahteraan,’’ ungkapnya.

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2020 sebesar minus 0,64 persen, turun dari 2019 yang tercatat sebesar 3,9 persen. Kedua, tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2020 sebesar 4,22 persen atau meningkat dibandingkan 2019 sebesar 3,28 persen. Namun, hal ini masih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 7,07 persen.

Ketiga, gini rasio NTB tahun 2020 sebesar 0,386, meningkat dibandingkan 2019 sebesar 0,38. Gini rasio NTB di atas gini rasio nasional sebesar 0,385. Keempat, IPM NTB 2020 sebesar 68,25, naik dibandingkan 2019 sebesar 68,14 meskipun masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 71,94.

Kelima, tingkat kemiskinan NTB tahun 2020 sebesar 13,97 persen, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 14,56 persen. Namun demikian, tingkat kemiskinan tahun 2020 masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 9,78 persen.

Terakhir, tingkat inflasi di NTB tahun 2020 sebesar 0,68 persen, lebih rendah dibandingkan angka inflasi tahun 2019 sebesar 1,87 persen. Tingkat inflasi NTB tahun 2020 juga lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 1,68 persen.

Sementara itu, terhadap hasil LHP BPK RI ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memberikan apresiasi kepada seluruh OPD Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD,’’ katanya.

Gubernur meyakini, bahwa predikat WTP ke – 10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Semoga sinergi yang telah berlajan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar- besarnya bagi kemakmuran masyarakat,’’ ujarnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional