Puskesmas di Mataram Didorong Jadi BLUD

Anggota Komisi III Ahmad Azhari Gufron dalam gabungan komisi-komisi Dewan mendorong Pemkot Mataram mengubah status 11 puskesmas di Kota Mataram menjadi BLUD. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., kembali menyerukan agar 11 Puskesmas yang ada di Kota Mataram segera berubah status menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). ‘’Sudah hampir enam Puskesmas berstatus rawat inap,’’ katanya dalam rapat gabungan komisi-komisi Dewan di DPRD Kota Mataram, Rabu, 24 Juni 2020.

Pihaknya mendorong Puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Mataram menjadi BLUD, agar dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, operasional Puskesmas masih sangat bergantung kepada Dikes (Dinas Kesehatan) sebagai OPD yang menaungi mereka. ‘’Dikes ini terlalu banyak urus anggaran,’’ cetusnya.

Iklan

Gufron menyebutkan, tidak kurang dari Rp330 miliar anggaran yang dikelola oleh Dikes. Seharusnya, lanjut anggota dewan dari Dapil Ampenan ini, Puskesmas diberikan kewenangan lebih dengan menjadikannya sebagai BLUD. Toh, pada tahun 2019 lalu, sudah ada pendampingan dari BPKP terhadap Puskesmas-puskesmas di Kota Mataram.

Dampak lain jika BLUD diberlakukan di 11 Puskesmas yang ada di Kota mataram, tentu akan dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebelumnya Gufron melalui fraksinya di Dewan menyampaikan, bahwa dengan menjadikan BLUD terhadap Puskesmas-puskesmas tersebut Gufron berharap semua Puskesmas di Mataram bisa mandiri dalam pengelolaan berbagai administrasi keuangan. Termasuk untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan.

Sehingga Puskesmas bisa melakukan pengadaan obat atau alat kesehatan langsung tanpa harus mengajukan usulan melalui Dinas Kesehatan seperti yang berlaku sekarang. Fraksi Amanah Bangsa menilai itu dapat mempersingkat waktu serta mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat Kota Mataram.

Sebelumnya, Walikota Mataram H.Ahyar Abduh mengingatkan Dinas Kesehatan tidak gegabah menjadikan 11 Puskesmas menjadi BLUD. Dia tidak menginginkan pelayanan di Puskemas justru membuat ruet dan mempersulit penatalaksanaan pelayanan. Pembentukan BLUD menurut Walikota, memerlukan kajian. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan pendampingan untuk hal itu. Dia memberikan catatan jika pembentukan BLUD untuk menjamin peningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat dan tepat maka dipersilakan untuk peningkatan status tersebut. (fit)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional