Pusat Siapkan Rp1 Triliun Tata Sungai Jangkuk

Sungai Jangkuk

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR cq Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menata Sungai Jangkuk. Namun penataan sungai terbesar yang membelah Kota Mataram tersebut hingga saat ini masih terkendala persoalan lahan.

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, MT ditemui usai aksi bersih-bersih Sungai Jangkuk di eks Pelabuhan Ampenan mengatakan, penataan sebenarnya sudah direncanakan. Namun sampai sekarang belum bisa dilakukan karena persoalan lahan.

Iklan

BWS merencanakan sepanjang daerah pinggir  bantaran Sungai Jangkuk akan dibangun jalan. Selain itu, akan dibangun lapak-lapak kuliner di pinggir sungai. Kemudian juga akan dibangun sarana olahraga seperti jogging trek.

‘’Karena ini kan memperindah. Program BWS yang mengamankan sungainya. Karena untuk memperindah, kami diberi untuk pembiayaan. Tapi tanahnya harus terbebas. Hampir Rp1 triliun dananya,’’ sebut Asdin.

Ia mengatakan, setiap tahun BWS melakukan normalisasi Sungai Jangkuk. Bahkan, dua tahun terakhir pihaknya pernah rapat dengan Walikota Mataram meminta untuk dibebaskan lahan untuk penataan Sungai Jangkuk. ‘’Supaya kita bulat sebagai ikon wisata untuk Sungai Jangkuk mulai dari Jembatan Udayana sampai Ampenan,’’ bebernya.

Ia mengatakan, lahan di pinggir sungai perlu dibebaskan. Nantinya, BWS yang akan membangun jalan sepanjang bantaran Sungai Jangkuk. Ia menyebutkan jalan yang akan dibangun sekitar 10 Km.

‘’Tapi sampai hari ini pembebasan lahannya belum. Termasuk embung retensi penangguangan banjir di Turida. Saya minta pembebasan lahannya juga belum. Bagaimana kita mau membangun,’’ tanyanya.

Untuk pembebasan lahan pembangunan embung retensi tersebut, kata Asdin, dananya berasal dari pusat. Tetapi hingga saat ini Pemkot Mataram belum menyelesaikan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan.

‘’Komunikasi Pemda dengan masyarakat yang belum selesai. Kalau kota bisa berkomunikasi beres. Untuk sungainya pembebasan lahannya ada di kota,’’ katanya.

Asdin mengatakan bangunan sudah banyak yang menjorok ke sungai. Termasuk yang terjadi di Sungai Ancar. Sehingga setiap hujan pasti banjir. ‘’Bagaimana caranya kota jangan memudahkan memberi izin orang membangun di bantaran sungai,’’ sarannya. (nas)