Pusat Kembali Refocusing Anggaran, NTB Belum Pastikan Pengaruhi Dana Perimbangan

Amry Rakhman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat kembali melakukan refocusing dan realokasi anggaran kementerian/lembaga tahun 2021 akibat dari kebijakan digratiskannya vaksin Covid-19. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal refocusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 kepada para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran.

Terkait refocusing dan realokasi anggaran ini, Pemprov NTB masih belum bisa memastikan akan berpengaruh terhadap dana perimbangan atau dana transfer yang akan diperoleh tahun 2021. Tahun 2021, jumlah belanja negara di NTB mencapai Rp24,15 triliun lebih. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Iklan

‘’Kami sedang pelajari ketentuannya,’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 26 Januari 2021.

Ditanya pengaruh dilakukannya refocusing dan realokasi anggaran kementerian/lembaga ini, Amry belum bisa memastikan akan berpengaruh terhadap perolehan dana transfer dari pusat. Ia hanya mengatakan sedang mempelajari ketentuan terkait hal tersebut.

Terpisah, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, S.E., M.M., yang dikonfirmasi Suara NTB, mengatakan refocusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga dilakukan untuk jenis belanja barang jasa dan belanja modal. Namun, ia  belum mengetahui apakah refocusing dan realokasi anggaran kementerian/lembaga tersebut juga akan menyasar dana transfer daerah.

Diketahui, jumlah belanja negara di NTB pada 2021 mencapai Rp24,15 triliun lebih. Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga yang ada di NTB sebesar Rp9,03 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp15,41 triliun.

Dari Rp24,15 triliun belanja negara di NTB tahun 2021. Sebesar Rp1,42 triliun lebih sudah disalurkan. Dengan rincian, belanja Pemerintah Pusat dari pagu Rp9,03 triliun, sudah terealisasi sebesar Rp731,33 miliar. Kemudian TKDD dari pagu Rp15,41 triliun, sudah terealisasi sebesar Rp697,30 miliar.

Pada 2020, belanja negara di NTB sebesar Rp23,67 triliun lebih. Sampai dengan 31 Desember 2020, realisasinya sebesar Rp23,23 triliun atau 98,17 persen.

Dengan rincian, belanja Pemerintah Pusat dengan pagu Rp8,64 triliun, dengan realisasi sebesar Rp8,35 triliun. Kemudian TKDD dengan pagu Rp15,02 triliun, realisasinya Rp14,88 triliun atau 99,09 persen. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional