Pusat Belum Respon Permohonan Penundaan Smelter

Inilah akses menuju Otak Kres lokasi utama pembangunan smelter PTAMNT dari arah pemukiman warga di kecamatan Maluk.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Hingga kini pemerintah pusat ternyata belum juga memberi respon kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait permohonan penundaan pembangunan pabrik smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebagaimana diketahui perusahaan operator tambang Batu Hijau itu, pada bulan April lalu, telah bersurat ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam suratnya tersebut, PTAMNT meminta penundaan proses pembangunan fasiltas pabrik pengolahan dan pemurnian yang ada di kecamatan Maluk selama 18 bulan dengan alasan turut terdampak pandemi virus corona.

Iklan

“(Soal permohonan penundaan pembangunan smelter) sejauh ini kami masih tunggu update dari pemerintah,” kata Manager Corporate Head of Corporate Comunication PTAMNT, Kartika Octaviana.

Menurutnya, meski belum ada respon dari pemerintah pusat PTAMNT tetap melaksanakan berbagai kegiatan terkait rencana pembangunan pabrik smelter itu. “Kita tetap mengusahakan apa yang bisa diusahakan. Contoh di lokasi kegiatan cut and fill land (penataan lahan di rencana lokasi pabrik smelter) tetap berjalan,”  klaim Vina sapaan akrabnya.

Di pihak lain, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin menyatakan, secara teknis Pemda KSB tidak memiliki kewenangan langsung mengenai permohonan PTAMNT itu. Namun demikian sebagai daerah lokasi pembangunan smelter itu, tentunya Pemda KSB sangat berharap, pelaksanaan pembangunannya tetap berjalan.

“Itu kan kewenangannya ada di provinsi dan pusat. Tapi kalau pun akhirnya diberikan ya jangan terlalu lama lah. Kan lebih cepat lebih bagus,” timpalnya.

Ia menambahkan, sama halnya dengan perusahaan tambang lainnya di Indonesia. Pembangunan smelter PTAMNT di kecamatan Maluk merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Terlebih smelter PTAMNT juga masuk dalam rangkain program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pusat di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo saat ini.

  Perpres RPJMN Ditetapkan, Lokasi Smelter di KSB Resmi Jadi Kawasan Industri

“Kalau ditunda terlalu lama kan bisa jadi target RPJMN pak Jokowi untuk 2020-2024 tidak tercapai,” tukas orang nomor satu di KSB ini.

Selanjutnya bupati menyampaikan, Pemda KSB selama ini telah memberikan bantuan maksimal untuk percepatan penyelesaian kewajiban PTAMNT itu. Salah satunya soal pembebasan lahan. Di mana lokasi utama pembangunannya saat ini telah disiapkan.

“Lahannya sudah clear. Memang yang di Otak Kres (lokasi utama) masih ada satu orang pemilik lahan yang belum dibayar. Prinsipnya nilainya sudah sesuai hanya saja pemilik belum mau terima pembayaran karena kompensasi lainnya yang diminta bersangkutan. Misalnya minta kesempatan berusaha atau minta keluarganya dipekerjakan ini yang masih berproses (negosiasi),” ungkap bupati. (bug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here