Pupuk Palsu Diduga Beredar di Dompu

Dompu (Suara NTB) – Warga Desa Sera Kapi Kecamatan Woja menuntut pengembalian uang pembelian pupuk non subsidi yang diduga palsu. Pupuk yang sudah beredar luas di pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Dompu itu diduga palsu lantaran tak memberi reaksi apa-apa terhadap tanaman jagung petani. Hebatnya, di kemasan karung pembungkus ada kemiripan pada logo dan mereknya dengan pupuk bersubsidi.

Untuk pupuk subsidi mereknya PHONSKA, sementara pupuk yang beredar di masyarakat saat ini merknya POSKA.

Iklan

“Pembelian pupuk non subsidi itu disebabkan jarang masuknya pupuk subsidi. Kalau reaksinya, pupuk yang asli itu minimal tiga hari itu sudah ada perubahan. Tapi kalau pupuk yang kami duga palsu ini sampai 21 hari tidak ada reaksi apa-apa,” kata salah seorang petani, Zulkiflin yang ditemui di Kantor Desa Sera Kapi, Senin, 19 Desember 2016.

Menurutnya, sekitar 65 persen masyarakat yang membeli pupuk Poska tersebut beranggapan bahwa kualitasnya sama dengan pupuk subsidi, karenanya masyarakat berdunyun-duyun membeli bahkan sampai menyetok pupuk untuk persedian pemupukan tahap berikutnya. Harga per saknya Rp 125 ribu hingga Rp 130 ribu dan bisa langsung diterima di tempat. Namun akibat penggunaan pupuk ini, tanaman jagung petani terancam pertumbuhannya dan petani mengalami kerugian materil hingga ratusan juta.

Untuk itu petani menuntut pihak perusahaan pendistribusi pupuk tersebut maupun pengecer segera mengembalikan kerugian yang talah dikalkulasikan mencapai Rp 625 juta. Bahkan ia mendesak pengembaliannya hari itu juga, Senin, 19 Desember 2016.

Sementara untuk proses hukum terhadap pengecer yang ada di Dompu pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Masyarakat hanya menuntut pengembalian uang karena akan mulai pemupukan tahap kedua. “Jika hari ini tidak dikembalikan, orang yang bersangkutan harus kami tahan,” tandasnya.

Sementara itu ketua tim pengawasan pupuk sekaligus Kepala UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Woja, H. Masyur Jainudin yang dikonfirmasi langsung ketika menghadiri tuntutan warga di Kantor Desa Sera Kapi mengungkapkan, peredaran pupuk Poska ini diakui tanpa ada koordinasi termasuk pemberian izin dari pihaknya.
“Yang jelas, tidak ada koordinasi dengan Dinas Pertanian, UPTD dan petugas di lapangan. Izinnya mereka itu dari perdagangan Bima,” jelasnya.

Dengan adanya temuan tersebut langkah selanjutnya yakni melakukan uji laboraturium guna memastikan kandungan di dalam pupuk tersebut. Jika terbukti tidak sesuai dengan kandungan yang seharusnya, maka pelaku peredaran pupuk terancam ditindakpidanakan.

Katanya, distributor resmi khusus di Kecamatan Woja hanya CV. Hutan Putri dan Santia Makmur. Sementara CV yang digunakan dalam peredaran pupuk ini jelas tidak resmi. “Kalau pengecernya ada 15 pengecer di Kecamatan Woja, jadi tidak termasuk ini,” ujarnya.

Sementara itu Nurma selaku pengecer pupuk yang hadir dalam kesempatan itu mengakui bahwa dirinya tidak pernah berkoordinasi maupun meminta izin di Dinas Pertanian Kabupaten Dompu. Alasanya, tidak mengetahui jelas seperti apa mekanisme dalam peredaran pupuk non subsidi. Sementara fakta dirinya yang pernah menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi sejak 2012 lalu tidak disangkalnya.

“Ada pupuk dari distributor ditunjuk saya untuk pengadaan Dompu, ya saya terima. Yang kemarin kan subsidi, yang ini non subsidi jadi saya belum tahu,” ujarnya.

Terkait wilayah sebaran pupuk tersebut dikatakannya, bahwa pupuk ini sudah beredar di pulau Sumbawa. Untuk Kabupaten Dompu, tepatnya di Kecamatan Manggelewa, Huu, Woja dan beberapa kecematan lain. “Saya mulai mengecerkan November 2016 kemarin. Untuk harga itu Rp.120 ribu dan itu diterima di tempat,” pungkasnya. (jun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here