PUPR Lebih Selektif Keluarkan Rekomendasi Izin Bangunan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat tak ingin gegabah mengeluarkan rekomendasi izin bangunan di Kota Mataram. Sejumlah pelanggaran bangunan diduga  karena kelalaian masyarakat. Karena itu, ke depan pengeluaran rekomendasi izin bangunan akan lebih selektif.

Dikonfirmasi, Kamis (28/9) sore, Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pihaknya nanti akan lebih selektif mengeluarkan rekomendasi setiap permohonan pengajuan izin pembangunan.  Yang kemudian nanti akan dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Iklan

Tim pengawasan bangunan juga rutin turun mengecek izin apabila ada kejanggalan di lapangan. ‘’Setiap hari tim turun mengecek. Apabila ada kejanggalan mereka turun menanyakan langsung apakah sudah ada izin atau tidak,’’ kata Mahmuddin.

Pelanggaran tata ruang selama ini,  ditemukan tim di mana masyarakat membangun dulu baru kemudian mengurus izin. Sementara aturannya masyarakat seharusnya memiliki izin lokasi (ILOK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kasus pelanggaran di Jalan Dakota berbeda. Ia telah memiliki izin tapi kedaluwarsa. IMB dimiliki sejak 2013 lalu. Kemudian baru membangun tahun ini. Sementara, IMB masa berlakunya selama enam bulan dan status jalan tersebut telah berubah.  ‘’Dia baru membangun setelah empat tahun kemudian. Berarti izinnya kedaluwarsa,’’ jelasnya.

Mahmuddin menyebutkan, ada enam bangunan  didominasi ruko, diduga  tak mengantongi izin mendirikan bangunan akan dibongkar. Pihaknya sudah beberapa kali memberikan teguran dan mengeluarkan surat perintah penghentian pekerjaan bangunan (SP3B) . Akan tetapi, pemiliknya membandel dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka.

Sebelum eksekusi paksa, tim nantinya akan mengajukan rekomendasi. Selanjutnya, ditindaklanjuti permohonan usulan pembongkaran paksa bangunan yang ditandatangani kepala daerah.

Salah satunya sebut Mahmuddin, di  Jalan Dakota, Panji Tilar dan TGH. Faisal. ‘’Kalau Panji Tilar ini dia menambah bangunan tapi tidak minta izin dulu,’’ paparnya. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional