Pungutan Rp 50 Ribu per Guru di Labuhan Haji Dipertanyakan

Selong (Suara NTB) – Saat ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kecamatan di Lombok Timur (Lotim) sedang mempercepat proses pelaksanaan dan verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak) tahun 2016. Data ini akan diserahkan ke Dinas Dikpora Lotim untuk ditindaklanjuti. Namun, khusus di Kecamatan Labuhan Haji, uang sebesar Rp 50 ribu tiap guru harus ditinjau ulang.

Uang Rp 50 ribu itu, menimbul kesan negatif di kalangan guru. Pihak Unit Dikpora dituding bermain dalam pelaksanaan dan verifikasi dupak dengan melakukan pungutan terhadap guru. Sementara, dibandingkan dengan guru di kecamatan yang lain seperti di Unit Dikpora Selong sama sekali tidak ada pungutan dalam bentuk apapun.

Iklan

“Pakai apa uang sebanyak itu? Bayangkan Rp 50 ribu dikali ratusan guru berapa banyak uang yang terkumpul lalu dikemanakan. Sementara, kita lihat di kecamatan lain tidak ada guru diminta mengeluarkan uang untuk verifikasi dupak ini,” kritik salah satu guru yang enggan dikorankan namanya pada Suara NTB, Senin, 26 September 2016.

Menanggapi hal ini, Kepala Unit Dikpora Kecamatan Labuhan Haji, Suardi, S.Sos, menjelaskan, uang sebesar Rp 50 ribu yang dikeluarkan oleh guru itu merupakan hasil kesepakatan antara tim pelaksana verifikasi dupak dengan semua kepala sekolah di Labuhan Haji mulai dari jenjang SD, SMP/SMA. Iuran itu disepakati, katanya, karena dalam pelaksanaan verifikasi dupak membutuhkan modal yang cukup besar, baik dari segi kebutuhan verifikasi maupun untuk menfasilitasi tim verifikasi yang bekerja mulai dari pagi sampai sore.

“Verifikasi ini kan membutuhkan waktu dan tenaga. Sehingga kita meminta kebijakan teman-teman guru untuk mengeluarkan uang Rp 50 ribu. Itupun disepakati bersama tanpa adanya unsur paksaan,” bantahnya, Senin, 26 September 2016.

Ia menambahkan, dari 272  guru di kecamatan Labuhan Haji. Hanya 13 guru yang belum mengeluarkan iuran dengan alasan yang berbeda, sehingga 259 orang guru lainnya sudah sepakat dan uang yang dikeluarkan hingga terkumpul sebesar Rp 13 juta. Dana ini dipergunakan untuk biaya konsumsi tim verifikasi, biaya fotokopi, biaya transportasi tim,  biaya buruh yang mengangkat sampai biaya pembayaran mobil yang mengangkut berkas ke kabupaten.

Dari total dana yang terkumpul itu, katanya, anggaran yang tersisa sebesar Rp 5 juta, namun dari hasil kesepakatan bersama anggaran Rp 5 juta itu yakni Rp 2,5 juta akan disumbangkan untuk pembangunan musala Unit Dikpora Labuhan Haji dan Rp 2,5 juta lainnya dipergunakan untuk anggaran persiapan perbaikan. “Memang ada beberapa yang belum mengeluarkan. Itu yang komplain, karena belum paham,” tambahnya. (yon)