Pungutan ADD, Pejabat Lobar Didakwa Pungli Rp76,4 Juta

Mantan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong Ramang (duduk membelakangi) mendengarkan dakwaan jaksa atas perkara pungli pencairan ADD delapan desa di wilayah Kecamatan Sekotong. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Ramang didakwa pungli pencairan ADD delapan desa sepanjang tahun 2017-2019. Total pungli yang ditariknya sebesar Rp76,4 juta. Modusnya, dana desa tidak bisa cair apabila pejabat desa tidak menyetorkan uang.

Jaksa penuntut umum I Komang Prasetya menerangkan, perbuatan Ramang terbongkar dari operasi tangkap tangan Polres Lombok Barat pada 21 Oktober 2019 lalu. Ramang dipergoki sedang serah terima uang dari pencairan ADD di Kantor Bank NTB Cabang Gerung, Lombok Barat.

Iklan

Penyerahan sejumlah Rp3 juta itu dari saksi Zaenap dan Busriyati staf Keuangan Desa Gili Gede Indah. “Uang tersebut merupakan uang pungutan untuk pengurusan administrasi pencairan anggaran dana desa,” terangnya, Kamis, 6 Februari 2020.

Dakwaan terhadap Ramang tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu, 5 Februari 2020. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Putu Ngurah Rajendra.

Komang melanjutkan, penyerahan uang itu sudah dilakukan sejak tahun 2017. Zaenap sudah menyerahkan sebanyak tiga kali dengan jumlah nominal yang sama.

Ramang meminta pungutan terhadap desa yang akan mengambil surat rekomendasi. Surat baru bisa dibuat ketika desa mau menyetor duit. Sejak tahun 2017 sampai 2019, Desa Gili Indah sudah dipungut total Rp21 juta.

Kemudian, Desa Sekotong Tengah Rp5 juta setiap pencairan. Desa Kedaro dipungut Rp9 juta. Desa Buwun Mas Rp3,2 juta. Desa Batu Putih Rp500 ribu.  Desa Pelangan memberikan antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta.

Desa Sekotong Barat Rp2 juta pada tahun 2018 dan Rp4 juta tahun 2019. Desa Cendi Manik Rp4 juta. Serta dari beberapa desa berkisar antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. “Dari tahun 2017 sampai 2019, terdakwa memungut total sebesar Rp76,4 juta,” urai jaksa.

Komang menegaskan, perbuatan Ramang memaksa perangkat desa di Kecamatan Sekotong untuk menyerahkan sejumlah uang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 11 juncto pasal 18 UU Tipikor. (why)