Pungut Biaya, Ini Sanksi bagi Penyelenggara “Job Fair”

Mataram (suarantb.com) –  Penyelenggaraan “job fair” di daerah diminati oleh banyak para pencari kerja. Namun, hingga saat ini dibeberapa wilayah di Indonesia, masih ditemukan pihak penyelenggara pameran bursa kerja, yang memungut biaya kepada pada pencari kerja dengan harga yang variatif, mulai dari Rp 30 ribu hingga 50 ribu per orang.

Padahal sesuai dengan peraturan pemerintah, pihak penyelenggara bursa pameran kerja “job fair”, dilarang memungut biaya kepada para pencari kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  NTB, H. Wildan saat di temui suarantb.com di kantornya, Selasa, 11 April 2017.

Iklan

“Larangan pungutan biaya oleh penyelanggara bursa kerja itu sudah tercantum dalam peraturan menteri,” ujar H. Wildan.
Menurut Wildan, aturan larangan tersebut tercantum dalam Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam pasal 53 disebutkan bahwa pemeran kesempatan kerja “job fair” diselenggarakan oleh kementerian atau instansi pemerintah, Dinas Provinsi, Dinas kabupaten/kota, LPTKS, BKK atau lembaga berbadan hukum.

Selanjutnya, dalam pasal Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa pameran kesempatan kerja yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK atau lembaga berbadan hukum, wajib memperoleh persetujuan dari dinas kabupaten/kota. Lebih lanjut, pihak penyelenggara dari LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum.

“Mereka juga harus melampirkan rencana jumlah perusahaan peserta, perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan, serta surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan job fair mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada pencari kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaran job fair apabila melakukan pelanggaran dimaksud. “ ungkap Wildan.

Terakhir, menurut Wildan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) pasal 54 Permen Nomor. 39 tersebut, pihak penyelanggara job fair dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada para pencari kerja.  “Kalau ditemukan ada yang yang seperti itu, kalau ada yang bilang bayar untuk alasan administrasi dan sebagainya, itu ndak boleh,” imbuhnya.

Sebelumnya, menurut Wildan, sempat ditemukan penyelanggara job fair di Kota Mataram yang memungut  biaya kepada para pencari kerja. “Tahun lalu ada kasus itu, begitu mengetahui ada penyelenggara job fair yang mengambil biaya, maka langsung kami bubarkan. Atau mereka harus lengkapi dulu syarat yang tadi dan ndak boleh ambil bayaran. Baru kami izinkan dibuka lagi,” pungkasnya. (hvy)