Pungli di Sekolah Diduga Marak di Bima

Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer mengaku menerima banyak laporan lisan dari masyarakat soal maraknya indikasi pungutan liar (pungli) di sekolah. Dahlan meminta Dikpora segera mengecek agar bisa ditindaklanjuti.

“Banyak laporan yang masuk maraknya pungli di sekolah. Masih indikasi ya, tolong Dikpora dicek ya,” kata Dahlan, saat memberikan kata sambutan dalam acara Penganugerahan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) SKPD terbaik Kabupaten Bima 2016 di aula kantor Bupati, Senin, 24 Oktober 2016.

Iklan

Kata dia, maraknya aksi pungli yang terjadi, baik di jajaran pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya masih berupa informasi. Meski demikian pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung di lapangan.

“Jika ditemukan dan tertangkap akan kita berikan sanksi tegas,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat bersama dengan elemen terkait, telah membentuk satugas tugas (Satgas) Sapu bersih pungli. Hal itu sebagai komitmen pemerintah memberantas pungli yang kerap terjadi di ruang pelayanan publik.

“Pungli ini harus diberantas, kami meminta adik-adik jurnalis juga mengawal secara ketat masalah ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dahlan juga menghimbau Dikpora agar lebih intens melakukan komunikasi dengan sekolah-sekolah dan informasinyapun harus terbuka dan profesional. Sebab sebagian besar Kepsek yang dimutasi dan dirotasi belum serah terima jabatan.

“Pergantian posisi Kepsek harus ada serah terima jabatan. Karena ada memori jabatan yang dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada miskomunikasi sehingga menggangu kegiatan belajar-mengajar siswa,” terangnya.

Sekretaris Dikpora Kabupaten Bima, H. Nasrullah, S.Sos mengaku, pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi dari Wabup itu. Dengan cara melakukan rapat dengan mengundang seluruh Kepsek.

“Di forum rapat akan kita sampaikan informasi ini. Dan menghimbau agar Kepsek tidak lagi menarik pungutan pada wali murid apapun jenis dan alasannya,” terangnya. (uki)