Puluhan Tahun Tanpa Kejelasan, Warga Lingkar Bandara LIA Tuntut Kekurangan Pembayaran Lahan

Praya (Suara NTB) – Lahan lokasi tempat Lombok International Airport (LIA) berdiri sekarang ini diklaim masih bermasalah. Banyak mantan pemilik lahan di lingkar bandara yang mengaku belum menerima pembayaran lahan sesuai kesepakatan yang ada, hingga saat ini. Warga pun mendesak pihak terkait, terutama PT. Angkasa Pura (AP) I untuk segera menyelesaikan sisa kekurangan pembayaran lahan tersebut.

Juru bicara warga lingkar bandara, L. Ranggalawe, SH., Jumat, 11 November 2016 mengatakan, selain kekurangan pembayaran lahan, luas lahan yang diklaim sebagai lahan bandara juga tidak sesuai. Dimana lahan bandara diklaim seluas 550 hektar. Sementara dari hitungan warga, luas lahan bandara mencapai sekitar 700 hektar.

Iklan

Artinya, masih ada lahan yang belum dibayar. “Disamping kekurangan pembayaran lahan, warga menduga masih banyak lahan yang juga belum dibayar. Karena kesalahan pengukuran,” sebutnya.

Pasalnya, pada saat proses pengukuran berlangsung para pemilik lahan kala itu tidak dilibatkan. Sehingga potensi kesalahan pengukuran besar kemungkinan terjadi.

Untuk itu, khusus terkait luas lahan bandara warga meminta dilakukan rekonstruksi dan pengukuran ulang. Sehingga apa yang menjadi kecurigaan warga selama ini bisa terjawab. Jangan kemudian dibiarkan tanpa ada kejelasan penyelesaian. Mengingat, persoalan tersebut sudah belasan tahun tanpa ada kejelasan dan kepastian. Sejak proses pembebasan mulai dilakukan awa tahun 1990-an hingga sekarang.

Persoalan tersebut lanjut Koordinator Lembaga Pengkajian dan Penelitian Masyarakat Korban Penindakan (LPPM Kopenin) NTB ini, saat ini sudah ditangani oleh Komnas HAM. Dan, dari pertemuan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, Kamis (10/11) kemarin, sudah ada kesepakatan. Untuk menyelesaikan persoalan yang ada tersebut.

Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum mendapat laporan terkait hasil pertemuan antara warga mantan pemilik lahan dengan pemerintah daerah yang dimediasi oleh Komnas HAM tersebut. Namun demikian, ia berkomitmen akan segera membahas persoalan tersebut dengan pihak terkait.

  Soal Ahmadiyah, Dewan Desak Pemkab lotim Berikan Solusi Jelas

“Seperti apa upaya penyelesaian, nanti akan kita bahas dengan pihak-pihak terkait lainnya. Karena sejauh ini seperti apa hasil pertemuan kemarin, belum ada laporan. Tapi kita upayakan segera ada pembahasan,” jawabnya singkat. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here