Puluhan Reklame Tak Berizin Ditertibkan

Mataram (suarantb.com) – Puluhan reklame di Jalan Pejanggik yang telah diberi tanda merah oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram mulai dibongkar, Kamis, 20 Oktober 2016. Reklame tersebut terdata sebagai reklame tidak berizin dan belum menyelesaikan tunggakan pajaknya hingga batas waktu yang telah ditentukan sejak diberi peringatan pada akhir September lalu.

Tercatat sebanyak 72 reklame tak berizin di Jalan Pejanggik dibongkar. Dinas Pertamanan mengerahkan delapan orang petugas Bidang Perizinan bekerja sama dengan Satgas Pertamanan untuk eksekusi penertiban tersebut.

Iklan

Staf Bidang Perizinan Dinas Pertamanan Kota Mataram, Yohana Elizabeth mengatakan sebanyak 72 reklame tak berizin di Jalan Pejanggik tersebut masih terbilang sedikit dibandingkan data reklame tak berizin yang dipegang pihaknya. Pembongkaran akan dilaksanakan bertahap sampai seluruh reklame tak berizin diturunkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, setiap reklame harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum dipasang sesuai dengan Perda Kota Mataram. Reklame yang sudah terpasang pun diwajibkan memperpanjang izin satu bulan sebelum izin tersebut jatuh tempo. Namun beberapa reklame bahkan belum memperpanjang izinnya selama dua tahun terakhir, sehingga perlu diberikan ketegasan.

“Jadi kalau sudah ada WP-nya (wajib pajak), silahkan urus dong perizinannya. Baru kita bicara pajaknya,” jelasnya.

Syakirin memaparkan, syarat memperpanjang izin adalah tidak memiliki tunggakan pajak. Dari WP reklame skala besar, Pemkot Mataram menerbitkan tagihan tunggakan pajak sekitar Rp 300 juta. Menurutnya pemilik reklame sengaja menunda pembayaran pajaknya. Pasalnya pihaknya telah memberi peringatan sejak 2015, serta diberi informasi mengenai peraturan perizinan di Kota Mataram, namun tunggakan masih terjadi.

Oleh karena itu, Pemkot Mataram akan mengusulkan adanya sanksi bagi pihak penyelenggara reklame yang abai terhadap perizinan ini. Bentuk sanksi yang diberikan adalah tidak diperbolehkan lagi bagi pemilik reklame, baik perusahaan atau perorangan memasang reklame di Kota Mataram atau akan dimasukkan daftar hitam (black list).
“Kita akan lakukan perbaikan Perwal (Peraturan Walikota) tentang penyelenggaraan reklame, sanksi untuk tidak memperpanjang. Kita blacklist,” tegasnya. (rdi)