Puluhan Pemilik Mobil Mewah Nunggak Pajak di NTB

Mataram (Suara NTB) – Puluhan pemilik mobil mewah di NTB menunggak bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari puluhan pemilik mobil mewah tersebut tak dipungkiri ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun tak disebutkan apakah PNS provinsi, kabuapten/kota atau instansi vertikal yang ada di NTB.

‘’Intinya sebagian besar sudah menyelesaikan PKB-nya.  Kendaraan ini didominasi non PNS. Kalaupun ada PNS (nunggak pajak), mungkin satu atau dua,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Muhammad Husni ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, akhir pekan kemarin.

Iklan

Husni menyebutkan, pada Januari lalu sebanyak 400 mobil mewah di NTB menunggak pembayaran PKB dengan potensi sebesar Rp 3 miliar lebih. Setelah pemilik mobil mewah diberikan surat teguran, sekitar 90 persen sudah membayar tunggakan pajak kendaraannya. Sisanya 10 persen yang belum atau puluhan mobil mewah yang masih menunggak pembayaran PKB.

Dijelaskan, kendaraan atau mobil yang tergolong mewah jika Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di atas 400 juta. Hasil pendataan yang dilakukan pada Januari lalu ada 400 mobil mewah yang menunggak bayar pajak senilai Rp 3 miliar lebih.

Husni mengatakan, sebulan setelah diberikan surat teguran, para pemilik mobil mewah tersebut mulai membayar tunggakan pajaknya.  Sisanya hanya beberapa persen saja yang masih belum membayar pajak.

Masih adanya pemilik kendaraan mewah yang membayar tunggakan pajak, kata Husni kemungkinan disebabkan beberapa hal. Kepemilikan kendaraan mewah ini sangat dinamis. Sebelumnya kendaraan mewah tersebut milik si A, namun besok sudah beralih ke si B.

‘’Ketika belum bayar pajak kita tegur si A, tapi ternyata sudah beralih ke B. Inilah dinamisnya potensi ini. Ke mana dijual, dia kadang  juga tak mengetahuinya,’’ terangnya.

Secara keseluruhan, kata Husni pihaknya memberikan teguran kepada 9.000 pemilik kendaraan bermotor di NTB yang menunggak bayar pajak.  Pada tahun 2017, target penerimaan pajak yang bersumber dari objek PKB sebesar Rp 311.893.723.935. Bappenda berhasil merealisasikan sebesar Rp 324.385.240.677 atau 104,01 persen dari target.

Jumlah objek PKB yang melakukan daftar ulang hingga 31 Desember tahun 2017 sebanyak 1.472.566 unit. Baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Sementara ratusan ribu kendaraan lainnya masih menunggak pajak. (nas)