Puluhan Cidomo Bodong Gili Trawangan Ditertibkan

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Perhubungan Kelautan Perikanan (Dishub KP) KLU kembali membuat gebrakan. Usai menertibkan bangunan liar di Gili Trawangan, penertiban lain mengarah pada cidomo dongol (tanpa kap) yang beroperasi tanpa izin. Setelah ini kelar, Dishub KP juga akan menyasar penertiban jumlah sepeda yang disewakan.

Kepala Dishub KP KLU, H. Samsul Rizal, S.Pi., kepada Suara NTB mengakui penertiban cidomo bodong telah dilakukan. Penertiban kali ini tanpa melibatkan aparat kepolisian dikarenakan suasananya cukup kondusif.

Iklan

“Kita sudah turun ke Trawangan Sabtu, 13 Mei 2017 lalu untuk menertibkan cidomo dongol yang tidak punya izin. Kita hanya perbolehkan cidomo dongol beroperasi sesuai jumlah yang tertera yakni 52 unit,” kata Samsul, Selasa, 16 Mei 2017.

Saat menggelar razia, petugas Dishub menemukan lebih dari 100 unit yang beroperasi. Artinya jumlah dongol yang resmi dan tidak resmi hampir berimbang. Melonjaknya cidomo dongol disebabkan oleh kepemilikan perorangan yang memiliki kapasitas. Satu orang di Trawangan bisa memiliki 3 sampai 5 unit dongol.

Selain itu, bertambahnya dongol dipengaruhi kepemilikan dongol di sebagian kecil perusahaan. Namun dalam proses pengadaan dongol mereka memilih tanpa izin baik dari asosiasi cidomo maupun Dishub KP secara resmi.

Untuk mengantisipasi beroperasi dongol pascapenertiban, Dishub menempatkan 2 petugas untuk mengontrol secara harian. Dongol resmi dan tidak resmi dengan mudah bisa dibedakan. Misalnya, dongol resmi memiliki plat nomor yang terpajang di body belakang sebelah kiri dan kanan cidomo, memiliki “STNK” Cidomo, ID Card Sais Cidomo berikut “SIM” Cidomo.

“Tanpa surat-surat itu tidak boleh ada dongol yang keluar beroperasi. Kita juga sudah arahkan dongol yang resmi segera bergabung dengan Koperasi Janur Indah (pengelola cidomo) supaya mereka bisa saling mengingatkan satu sama lain,” jelasnya.

Untuk menjamin efektivitas dampak razia cidomo, Dishub KP meminta kepada Koperasi Janur Indah menekan anggotanya dengan awig-awig yang sudah disepakati bersama. Dalam jangka waktu tertentu, Dishub akan kembali menggelar razia dan evaluasi.

Apabila para pengguna dongol masih ngotot melanggar aturan maka dengan terpaksa penertiban akan melibatkan aparat kepolisian dalam rangka penarikan dongol kembali ke darat.

Lagi pula sambung Samsul, jumlah cidomo belum sebanding antara rasio pendapatan cidomo dengan retribusinya ke daerah. Dalam perpanjangan izin operasional, tiap cidomo hanya dikenakan Rp 100 ribu per 6 bulan. Bahkan dari segi harga jual beli dongol di Trawangan yang mencapai Rp 150 juta per unit, maka retribusi tersebut tak berarti apa-apa bagi para pengusaha.

“Selain dongol kita juga akan razia jumlah sepeda karena saat ini ada sekitar 6.000 sepeda di Trawangan saja. Kita akan studi banding dulu ke daerah lain seperti Yogyakarta, berapa sesungguhnya jumlah ideal sepeda di pulau, berapa kepemilikan sepeda per tempat usaha dan berapa pula retribusinya ke daerah,” pungkasnya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here