Puluhan Anggota DPRD Lobar Lambat Laporkan Harta Kekayaan

Giri Menang (Suara NTB) – Dari data Inspektorat Lombok Barat (Lobar), hampir 98 persen pejabat di lingkup Pemkab Lobar sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) ke KPK. Bahkan pihak Inspektorat Lobar sudah mengirim LHKPN para pejabat di seluruh OPD di Pemkab Lobar itu kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Kita sudah mengirimnya kepada KPK, sampai yang penambahan waktu 10 hari, dari batas waktu 31 Maret lalu,” ungkap Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmat Hidayat, Sabtu, 19 Mei 2018.

Iklan

Menurut Agus, dari 98 persen itu hanya pelaporan dari kalangan eksekutif. Sedangkan untuk pelaporan LHKP dari kalangan legislatif menjadi urusan pihak Sekretariat DPRD Lobar.“Kalau yang dewan itu urusan Sekwan, saya hanya pegang yang OPD saja,” ujarnya.

Kendati diakuinya 98 persen LHKPN pihak eksekutif yang sudah dilaporkan kepada KPK, pihaknya belum berani mengatakan hasil dari pelaporan itu. Sebab hingga kini, pihaknya belum mendapat balasan jawaban dari lembaga anti suap itu. Apakah sebanyak 98 persen itu diterima atau harus ada yang diperbaiki.”Itu belum bisa saya jawab karena masih LHP, kita tunggu dulu sekitar tanggal 28 Mei ini baru keluar,” tambahnya.

Berbeda dengan kalangan DPRD, justru sekitar 50 persen belum menyerahkan laporan kekayaan ke KPK. Padahal tenggat waktu perpanjangan sudah habis.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Lobar Imam Kafali, mengaku, sekitar lima puluh persen anggota DPRD Lobar sudah menyetor LHKPN. Artinya dari 45 wakil rakyat ini, sekitar 22 anggota telah menyerahkan LHKPN. Sedangkan sisanya 23 orang belum dan tengah dalam proses. ‘’LHKPN ini penting bagi dewan karena Sebagai salah satu syarat pencalonan anggota legislatif tahun 2019. Sisa sedikit lagi (anggota dewan) yang belum serahkan LHKPN ini,” ungkapnya.

Meski tidak ada pembatasan terakhir penyerahan laporan ini, pihaknya bersama Sekretaris DPRD Lobar memberikan kemudahan dengan memberikan pendamping setiap komisi. Namun, dengan keterbatasan pendamping dan tidak semua anggota dewan melek teknologi, penyelesaian LHKPN berjalan lamban. “Pendamping masih kesulitan mengumpulkan anggota dewan ini, aplikasi ini juga cukup rumit sehingga memakan waktu lama untuk pengisiannya,” ungkapnya.

Selain itu, keterlambatan pelaporan LHKPN ini masih dimaklumi. Lantaran penerapan aplikasi e-LHKPN juga baru diterapkan. “Ini kan baru, jadi dimaklumi. Tapi kami tetap selesaikan secepat mungkin,” tambah politisi Golkar ini. (her)