Pulihkan Perekonomian, Mataram Harus Pertahankan PPKM Level 1

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memimpin rapat evaluasi covid-19 di Kantor Walikota Mataram, Rabu, 1 Desember 2021.(Suara NTB/ist)

Status Kota Mataram yang telah mampu mencapai level 1, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat di daerah ini. Asa dan harapan masyarakat diharapkan berangsur angsur terwujud dengan status Mataram level 1. Salah satunya adalah harapan agar perekonomian segera pulih.

BERBAGAI upaya dilakukan Pemkot Mataram untuk tetap mempertahankan status PPKM level 1. Teranyar, Rabu, 1 Desember 2021 Pemkot Mataram melakukan rapat evaluasi. Rapat evaluasi dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Heri Wahyudi, Dandim 1606 Mataram Kolonel Gunawan, Asisten I Lalu Martawang, Kepala Dinas Kesehatan dr. Usman Hadi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Mahfuddin Noor dan SKPD lainnya.

Iklan

Walikota menjelaskan, rapat evaluasi Covid-19 terkait penanganan pandemi di seluruh wilayah di NTB. Tetapi khusus di Kota Mataram menjadi atensi adalah capaian vaksinasi lansia yang belum terpenuhi targetnya. Sebenarnya, kesadaran masyarakat mendapatkan vaksin cukup tinggi. Beberapa kasus ditemui ketika warga datang ke sentra vaksinasi saat dilakukan skrining oleh petugas kesehatan ternyata tidak memenuhi syarat.

Selain itu, adapun kebijakan yang telah diambil dalam rangka pemulihan ekonomi adalah dengan memberikan pengurangan/ pembebasan sanksi administratif dan pembebasan pajak terhadap pelaku ekonomi/masyarakat yang terdampak pandemi covid-19;

Mantan Anggota Pansus Pengawasan Penanganan Covid 19 DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mendorong Pemkot Mataram menggencarkan vaksinasi lansia. Dorongan ini menyusul selisih yang cukup jauh antara capaian vaksinasi tahap pertama dan kedua pada kelompok masyarakat lansia. “Pencapaian vaksinasi lansia ini sangat kurang dibandingkan dengan yang pertama,” ujarnya kepada Suara NTB melalui percakapan Whatsapp belum lama ini.

Dia menduga, rendahnya capaian vaksinasi lansia tahap dua ini karena kendornya sosialisasi kepada masyarakat.” Sepertinya harus disosialisasikan lebih serius lagi,” katanya. Meskipun covid 19 di Mataram menunjukkan kecenderungan menurun, bukan berarti sosialisasi juga harus kendor. Seharusnya, lanjut Mirdiati, gugus tugas penanganan covid 19 Kota Mataram tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya, vaksinasi lansia bisa segera tuntas.

Selain vaksinasi, pemanfaatan aplikasi pedulilindungi di Mataram hendaknya menjadi kebutuhan. Mantan Anggota Pansus Pengawasan Penanganan Covid 19 DPRD Kota Mataram lainnya, Misban Ratmaji, SE., mendorong jajaran ASN Pemkot Mataram memanfaatkan fasilitas barcode dari aplikasi pedulilindungi yang telah terpasang di Kantor Walikota Mataram. Dorongan ini menyusul sikap ASN lingkup Pemkot Mataram yang terkesan mengabaikan penggunaan aplikasi tersebut.

“Menurut saya ini (pemanfaatan pedulilindungi) perlu kesadaran bersama,” katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (26/11). Misban mengingatkan agar masyarakat tidak lengah meski tidak ada kasus baru covid 19. “Kita harus senantiasa waspada. Dengan menggunakan menggunakan masker, itu harus menjadi kebiasaan kita. Kedua, membawa cuci tangan atau handsanitizer,” imbuhnya. Termasuk memanfaatkan fasilitas fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti pemanfaatan aplikasi pedulilindungi.

Menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, penggunaan aplikasi pedulilindungi harus menjadi komitmen bahkan kebutuhan. “Jangan menjadi kewajiban tapi harus menjadi kebutuhan tiap tiap orang,” ujarnya. Misban menekankan pentingnya aspek pencegahan. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas barcode pedulilindungi sebagai upaya pencegahan.

Sebagai aparatur pemerintahan, kata politisi PKPI ini, dia berharap agar ASN dapat menjadi contoh teladan pencegahan covid 19. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas barcode yang telah disediakan Pemkot Mataram. Jangan sampai, lanjut Misban, pemanfaatan barcode pedulilindungi karena ditegur atau diawasi. “Biasanya begitu. Kalau ndak ditegur abai. Tapi kalau sudah jadi kebutuhan, akan dilaksanakan tanpa diminta,” pungkasnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini mengapresiasi bahwa saat ini Kota Mataram sudah berada di level 1 PPKM. “Kondisi yang sudah baik ini agar kita jaga,” demikian Misban. (fit)

Advertisement