Pulihkan Pariwisata, Pengusaha Gili Siapkan Paket Murah

Ilustrasi Gili di Pulau Lombok, NTB (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Pemulihan pariwisata di NTB memerlukan kebersamaan antara stakeholder. Tidak hanya pengusaha selaku pengelola langsung, tetapi juga pemerintah dari sisi kebijakan.

Hal itu dikatakan Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Selasa, 4 Agustus 2020. Ia menyebut, dinamika kunjungan ke Gili masih relatif landai. Kendati terdapat kunjungan masuk, namun intensitas wisatawan yang keluar Gili lebih banyak.

Iklan

“Dari manifest lebih banyak wisatawan yang pergi. Mereka yang pergi adalah wisatawan yang tinggal lama sebelum Covid. Ada juga wisatawan yang memang habis masa berlaku paspor imigrasi karena kebijakan free extension sudah berakhir bulan Juli,” ujar Kusnawan.

Pihak pengusaha khusus GHA sudah menyiapkan paket khusus untuk menarik wisatawan ke Gili. Misalnya, dengan menyiapkan paket khusus berupa tiket plus hotel. Meski tidak disebutkan harganya, namun pola ini lebih hemat.

Di sisi lain, pelaku usaha fastboat anggota GHA juga menawarkan paket murah. Untuk trip Bali – Lombok, pengunjung hanya dikenakan beban biaya satu trip. “(Fast Boat) Eka Jaya juga sudah menyiapkan tiket PP dengan beban hanya membayar tiket One Way. Tapi penumpang harus mengambil PP. GHA juga menawarkan package menarik juga dengan menggandengkan tiket fastboat plus hotel,” sambungnya.

Pengusaha di organisasi GHA berharap pemerintah ikut memikirkan opsi terbaik untuk meningkatkan kunjungan. Tidak hanya berorientasi pasar mancanegara, tetapi juga pasar domestik. Pasalnya, ceruk pasar wisatawan saat ini masih bergantung pada wisatawan length stay baik yang ada di Bali maupun daerah lain di Indonesia.

“Memang ini butuh peran semua sektor untuk menajamkan tingkat kunjungan. GHA sudah koordinasi dengan fastboat selaku anggota GHA, seperti Eka Jaya dan Blue Water. Blue Water sudah jalan dua pekan dengan trip dua kali seminggu, dan Eka Jaya sudah buka 31 Juli lalu dengan trip tiga kali seminggu,” paparnya.

Kusnawan menyebut, pengusaha saat ini memerlukan kebijakan provinsi sebagai penggerak kunjungan. Diharapkan, provinsi menggerakkan mobilitas wisatawan dengan pola cross selling. “Pemerintah jika mampu agar membuat harga khusus. Kerjasama dengan airline domestik. Tiket ke Lombok yang direct flight dari Surabaya atau Jakarta disubsidi.”

“Atau pemerintah bantu memfasilitasi dengan armada flight agar ada cross selling antardaerah. Daerah menjual Lombok, Lombok juga bisa menawarkan objek wisata luar daerah sebagai alternatif cross selling,” pungkasnya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here