Pulihkan Kerugian Negara, Jaksa Didesak Sita Aset Koruptor

Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran dinilai punya tanggungjawab untuk memulihkan kerugian yang mengendap di terpidana korupsi. Langkah pelacakan hingga penyitaan bisa ditempuh untuk upaya aset rising, atau pemulihan kerugian melalui lelang aset untuk menutupi kerugian negara.

Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan dalam ketentuan itu, bahwa kewenangan Jaksa untuk menagih kerugian keuangan negara dalam waktu paling lama satu  bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Iklan

“Jadi, Jaksa harus melaksanakan kewenangan eksekusi tersebut dengan menyita dan melelang. Jika tidak cukup aset tersebut untuk mengganti setelah di lelang, ya baru subsider (hukuman badan) berlaku diterapkan,” kata peneliti hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH  kepada Suara NTB, Minggu, 4 November 2018.

Kewenangan itu sudah jelas menjadi beban tugas kejaksaan untuk pemulihan kerugian negara yang sudah menumpuk hingga Rp 68 miliar. Tidak ada lagi penafsiran lain dari aturan dimaksud.

“Kecuali, kalau misalnya salah satu para pihak melakukan upaya hukum, bisa jadi masih belum dapat dieksekusi,” jelasnya.

Harapan dia, Jaksa tidak berkompromi dalam menegakkan aturan tersebut. Ini demi tegaknya semangat pemberantasan korupsi  yang salah satu substansinya adalah pemulihan kerugian negara. Sehingga, hasil pemulihan kerugian keuangan negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan lain.

Secara teknis tugas dan kewenangan itu sebenarnya ada di Intelijen dan ditindaklanjuti Pidsus, tidak saja di Kejati NTB tapi menurutnya juga berlaku untuk seluruh Kejari. Ia mengapresiasi yang ditempuh Kejari Lombok Tengah yang menurunkan intelijen melacak harta terpidana kasus BIL, I Nyoman Suwarjana yang merugikan negara hingga Rp39 miliar.

“Jadi, Intelejen di Kejati dan Kejari seharusnya sudah memulai melakukan penelusuran terhadap aset-aset terpidana korupsi,” jelasnya. Upaya ini dilihatnya efektif sebagai langkah represif kepada terpidana korupsi yang sudah incraht. Karena sulit jika menunggu sikap kooperatif terpidana  untuk mengembalikan kerugian negara. Bisa jadi salah satu faktor akibat tersandung kasus hukum menyulitkan keuangan terpidana.  Mereka yang pasrah biasanya menggantinya dengan hukuman badan. Dalam hal ini, Jaksa disarankannya tidak pasif.

“Kejati dan Kejari tidak terjebak pada subsidair untuk mengganti kerugian keuangan negara terpidana tersebut,” sarannya.

Catatan Pidsus Kejati NTB, angka cukup fantastis tunggakan kerugian negara yang masih mengendap pada terpidana korupsi. Nilainya mencapai Rp68.901.539.060 per Oktober 2018.   Ini merupakan akumulasi uang pengganti yang totalnya mencapai Rp71.962.253.284. Dari jumlah tersebut, sudah terbayar mencapai Rp3.060.714.224 per Oktober 2019.

Total penyelesaian Rp3 miliar lebih itu merupakan pembayaran dari para terpidana  yang sudah melalui proses eksekusi. Pidsus memastikan selain uang pengganti dibayarkan setelah putusan inkrah, juga sudah final menjalani putusan. Ada terdakwa yang memilih membayar  pengganti kerugian negara daripada menjalani subsider sebagai hukuman tambahan apabila tidak ingin selesaikan pembayaran kerugian dimaksud.

Data dari seluruh Kejaksaan se NTB yang merupakan akumulasi dari kerugian tersebut. Data dari Kejari Mataram, total kerugian negara 9,1 miliar, diselesaikan 652 juta dan sisa Rp8,5 miliar. Kejari Lombok Tengah, total uang pengganti Rp42,193 miliar, diselesaikan Rp193 juta, tersisa Rp42 miliar. Sementara Kejari Lombok Timur, total kerugian Rp3,332 miliar, diselesaikan Rp1,594 miliar dan tersisa Rp1,738 miliar. Kejari Sumbawa, uang pengganti Rp5,009 miliar, diselesaikan Rp427 juta dan tersisa Rp4,581 miliar. Kejari Dompu, total kerugian mencapai Rp5,306 miliar dan diselesaikan Rp57 juta dan tersisa cukup besar Rp5,2 miliar. Sedangkan Kejari Bima terakumulasi kerugian Rp6,967 miliar, terbayar Rp130 juta dan tersisa Rp6,837 miliar. (ars)